PONTIANAK POST - Kesiapan menghadapi gempa bumi tidak cukup hanya mengandalkan penanganan saat bencana terjadi. Pemerintah Kabupaten Sintang ingin pengetahuan mengenai mitigasi dan informasi kebencanaan dipahami hingga tingkat masyarakat agar kepanikan dapat ditekan ketika gempa benar-benar terjadi.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Helmi, saat membuka Sekolah Lapang Gempa Bumi Kabupaten Sintang 2026 yang digelar Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II, Kamis (20/8).
Menurut Helmi, kegiatan tersebut harus menghasilkan kemampuan praktis bagi peserta, bukan sebatas tambahan wawasan. Peserta diharapkan mampu memahami informasi gempa, mengenali sumber resmi dan menentukan tindakan yang tepat ketika terjadi guncangan.
Baca Juga: Bupati Sintang Tegaskan Pembangunan Fisik Tak Cukup Selesai, Harus Beri Efek Lanjutan bagi Warga
“Yang dibutuhkan setelah mengikuti kegiatan ini bukan hanya pengetahuan, tetapi kecakapan untuk mengambil keputusan. Peserta harus tahu informasi mana yang dapat dipercaya dan langkah apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi,” ujar Helmi.
Ia meminta materi kebencanaan yang diperoleh peserta diteruskan kepada keluarga, sekolah, lingkungan kerja dan masyarakat. Penyebaran pengetahuan tersebut dinilai penting karena kesiapsiagaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun petugas kebencanaan.
Helmi juga mengingatkan masyarakat agar tidak bertindak tergesa-gesa ketika menghadapi gempa. Kepanikan dan informasi yang tidak jelas justru dapat memperbesar risiko.
“Jangan sampai ketika gempa terjadi orang bergerak tanpa arah karena panik. Pahami cara melindungi diri, ikuti informasi resmi dan bantu orang lain yang membutuhkan,” tuturnya.
Baca Juga: Urus Paspor di Sintang Makin Mudah, Warga Diingatkan Jangan Gunakan Jasa Calo
Ia menyebut ketangguhan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik. Jalan, jembatan dan berbagai fasilitas publik perlu diikuti masyarakat yang memiliki kemampuan menghadapi risiko bencana.
“Daerah yang kuat bukan hanya yang memiliki infrastruktur baik. Masyarakatnya juga harus siap menghadapi keadaan darurat dan mampu pulih setelah bencana,” katanya.
Helmi mengajak perangkat daerah, TNI, Polri, sekolah, media, dunia usaha, organisasi masyarakat dan warga membangun kesiapsiagaan secara bersama. Menurutnya, mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan. (nda)
Editor : Miftakhair