PONTIANAK POST – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan program pembangunan 2 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berpotensi tidak mencapai target apabila tidak didukung kesiapan teknis dan perencanaan yang matang.
Politikus PDI Perjuangan asal Kalimantan Barat itu menilai persoalan utama saat ini bukan berada pada tahap pelaksanaan pembangunan, melainkan kesiapan data dan kriteria penerima manfaat yang dinilai masih menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran perumahan rakyat.
Menurut Lasarus, berbagai program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah kerap menghadapi kendala pada proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan administrasi.
Ia menilai sejumlah ketentuan yang diterapkan justru sulit dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Perdebatan kita bukan di pelaksanaan, tapi di readiness kriteria penerima. Itu yang memperlambat penyerapan anggaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Lasarus menambahkan, ketika persyaratan terlalu rumit atau tidak sesuai kondisi di lapangan, program yang telah disiapkan pemerintah berpotensi mengalami keterlambatan.
“Kita membuat persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, akhirnya program tidak bisa jalan,” katanya.
Program pembangunan 2 juta rumah merupakan salah satu agenda besar pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.
Namun menurut Lasarus, target ambisius tersebut harus dibarengi kesiapan lahan, skema pembiayaan, dukungan infrastruktur, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
