Pemerintah Wajibkan Mandatori Bioetanol pada 2027, E5 Dimulai Juli 2026
PONTIANAK POST - Pemerintah akan menerapkan mandatori bioetanol mulai 2027 setelah lebih dahulu menjalankan program bensin campuran etanol lima persen (E5) secara terbatas pada Juli 2026. Kebijakan ini disiapkan sebagai lanjutan pengembangan energi terbarukan setelah pelaksanaan mandatori biodiesel B50.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7).
"Arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), etanol kita harus lakukan. Maka, mandatori akan kami lakukan 2027," ujar Bahlil dilansir Antara.
Tahap Awal Dimulai dengan Campuran Etanol 10–20 Persen
Bahlil mengatakan penerapan mandatori bioetanol akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal akan mewajibkan campuran etanol sebesar 10 hingga 20 persen pada bensin.
Ia berharap kadar campuran etanol dapat terus meningkat sebagaimana perkembangan program mandatori biodiesel yang kini telah mencapai B50.
Menurut Bahlil, pasokan bahan baku akan berasal dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pengelolaannya akan melibatkan Danantara, Pertamina, dan sektor swasta.
"Jadi tebu, singkong, kemudian jagung itu akan dikelola bersama-sama baik dengan Danantara, maupun Pertamina dan swasta yang lain," ujarnya.
E5 Berlaku Terbatas Mulai Juli 2026
Kementerian ESDM sebelumnya mengumumkan bahwa penggunaan bensin dengan campuran etanol lima persen atau E5 akan mulai diterapkan pada Juli 2026 di sejumlah wilayah.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan penerapan tersebut masih dilakukan secara terbatas karena pasokan bahan baku etanol belum mencukupi.
