Kereta Trans Kalimantan Masuk Prioritas, Dirut KAI Sebut Proses DED

Dipublikasikan Kamis, 27 Ags 2026 | 23:42 WIB

PONTIANAK POST — Rencana pembangunan kereta Trans Kalimantan masuk dalam prioritas pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini menyiapkan tahapan kajian untuk menentukan jalur yang paling memungkinkan dibangun, dengan kesiapan lahan menjadi salah satu pertimbangan utama.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian diarahkan pada tiga wilayah, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Bali. Untuk menentukan proyek yang lebih dahulu direalisasikan, pemerintah masih melihat hasil kajian dan kesiapan masing-masing wilayah.

“Presiden memerintahkan kami tiga wilayah, satu adalah Sumatra, kita sedang kerjakan Sumatra juga DED-nya (Detail Engineering Design), kemudian yang kedua Kalimantan, yang ketiga Bali,” kata Bobby dikutip dari ANTARA, Jumat (21/8).

Rute Trans Kalimantan Belum Diputuskan

Bobby mengatakan pembangunan jalur kereta baru membutuhkan sejumlah pertimbangan. Salah satu faktor paling menentukan adalah pembebasan lahan.

Pemerintah, kata dia, akan mendorong pembangunan di wilayah yang memiliki tingkat kesiapan paling baik agar konstruksi dapat dimulai lebih cepat.

“Nanti kita lihat. Kan kalau yang namanya pembangunan jalur kereta baru ini banyak faktor-faktornya, terutama juga faktor pembebasan lahannya,” ujarnya.

Karena itu, penyebutan Kalimantan sebagai wilayah prioritas belum berarti pemerintah telah menetapkan trase atau daerah yang akan menjadi lokasi pembangunan tahap pertama.

Bobby mengatakan keputusan mengenai proyek yang lebih dahulu direalisasikan akan ditentukan berdasarkan hasil kajian dan tingkat kesiapan di lapangan.

“Surprise nanti mana yang akan kita selesaikan yang paling duluan,” katanya.

Konektivitas Kalimantan Jadi Perhatian

Pengembangan jaringan kereta api merupakan bagian dari rencana pemerintah memperkuat pergerakan orang dan distribusi logistik antardaerah.

Selain aspek transportasi, penentuan lintasan juga mempertimbangkan potensi ekonomi dan pengembangan kawasan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam pembahasannya.