Anggaran Kemenhub 2027 Tembus Rp32,93 Triliun, tapi Kereta Api Trans-Kalimantan Masih Misterius
PONTIANAK POST - Kementerian Perhubungan menyiapkan anggaran Rp32,93 triliun untuk 2027. Pengembangan jaringan kereta api menjadi salah satu fokus penggunaan anggaran tersebut.
Namun, di tengah besarnya pagu itu, rencana Kereta Trans-Kalimantan belum memiliki rincian yang jelas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut anggaran awal Kemenhub sebesar Rp28 triliun kemudian mendapat tambahan sekitar Rp4 triliun. Sebagian besar diarahkan untuk keselamatan transportasi dan pengembangan jaringan kereta api.
Baca Juga: PT KAI Siapkan Diri dalam Proyek Jaringan Kereta Api di Kalimantan
“Dari kebutuhan kita, semula ditentukan pagunya di awal Rp28 triliun, kemudian ada penambahan sekitar Rp4 triliun. Kebanyakan dari angka tersebut untuk keselamatan transportasi dan fokus pengembangan jaringan kereta api,” kata Dudy.
Proyek yang Disebut Masih di Jawa
Dalam penjelasannya, Dudy justru menyebut sejumlah proyek perkeretaapian di Pulau Jawa. Di antaranya pengembangan jaringan menuju Sukabumi serta elektrifikasi hingga Cikampek dan jalur Tanah Abang - Rangkasbitung.
“Kita akan memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut, termasuk pengembangan jaringan kereta sampai Sukabumi dan elektrifikasi sampai Cikampek. Kemudian elektrifikasi Tanah Abang–Rangkasbitung,” jelasnya.
Sementara itu, belum disebutkan nilai anggaran khusus untuk Trans-Kalimantan, termasuk koridor yang akan dibangun lebih dahulu.
Baca Juga: Kemenhub Fokus Pengembangan Jaringan Kereta Api, Trans-Kalimantan Belum Terperinci di Anggaran 2027
Perintah Presiden Sudah Ada
Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah meminta proyek Trans-Kalimantan disiapkan. Arahan sudah disampaikan saat peresmian revitalisasi Stasiun Semarang Tawang pada 30 Juli 2026.
“Habis Trans-Sumatra, nanti Trans-Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai,” kata Prabowo.
Masih Menunggu Masterplan
Persiapan proyek kini masih berkaitan dengan pemutakhiran masterplan jalur kereta api Pulau Kalimantan. Pada 2026, Ditjen Perkeretaapian menggelar konsultansi dengan pagu Rp2 miliar.
