PONTIANAK POST — Defisit APBN hingga Agustus 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menilai kondisi fiskal masih terkendali karena defisit tersebut tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap PDB.
Keseimbangan primer bahkan masih mencatat surplus Rp154 triliun. Kondisi ini menunjukkan pendapatan negara masih mampu menutup belanja di luar pembayaran bunga utang.
Pemerintah Klaim APBN Terkendali
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelaksanaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur yang ditetapkan pemerintah.
“Defisit tetap dalam batas yang terkendali. Artinya, perjalanan APBN relatif on track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (18/9).
Defisit terjadi ketika realisasi belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Hingga Agustus, pendapatan negara tercatat Rp2.055,69 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2.295,7 triliun.
Pendapatan Negara Tumbuh 25,4 Persen
Pendapatan negara mencapai 65,2 persen dari target APBN dan tumbuh 25,4 persen secara tahunan. Penerimaan tersebut berasal dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.
| Sumber pendapatan | Realisasi |
|---|---|
| Penerimaan perpajakan | Rp1.619,3 triliun |
| PNBP | Rp435,1 triliun |
| Hibah | Rp1,2 triliun |
| Total pendapatan | Rp2.055,69 triliun |
Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen.
Hak Restitusi Pelaku Usaha Dijamin
Suahasil turut merespons perhatian publik terhadap pengelolaan restitusi pajak. Ia memastikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap dilakukan sesuai ketentuan.
“Direktorat Jenderal Pajak menjalankan manajemen restitusi sesuai ketentuan. Kalau merupakan hak pelaku usaha, pasti akan diberikan,” terangnya.
