PONTIANAK POST - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu saluran penyaluran beras subsidi dan bantuan pemerintah. Melalui koperasi, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Koperasi ini untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi pemerintah agar langsung ke rakyat sehingga rakyat ini dapat harga yang murah, yang bagus, tidak melalui makelar-makelar lagi,” kata Zulkifli Hasan saat meninjau gerai KDKMP Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Zulkifli mengatakan pemerintah menyediakan beras bersubsidi dengan harga Rp 12.500 per kilogram untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga beras di pasaran.
“Untuk seluruh Indonesia sebanyak satu juta ton, dijual satu kilonya Rp 12.500,” ujarnya.
Selain beras, KDKMP dirancang menjadi saluran berbagai program pemerintah, mulai dari pupuk subsidi, elpiji 3 kilogram, minyak goreng, bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga akses pembiayaan usaha.
Bantuan Beras untuk 33,2 Juta Penerima
Zulkifli menyebut pemerintah telah menetapkan bantuan pangan beras bagi 33,2 juta penerima untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Bantuan itu direncanakan disalurkan sekaligus sebanyak 30 kilogram per penerima, dengan total sekitar satu juta ton beras.
Dia menekankan pentingnya memastikan bantuan diberikan kepada warga yang berhak. Pengurus koperasi bersama kepala desa diminta memeriksa data penerima agar penyaluran tepat sasaran.
“Jangan sampai yang miskin tidak dapat, temannya kepala desa yang kaya dapat. Harus dicek. Yang dapat harus betul-betul yang berhak,” katanya.
KDKMP juga akan menyediakan layanan keuangan melalui BNI Agen 46. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan transaksi seperti penarikan dan penyetoran uang serta pembayaran listrik.
Koperasi turut diarahkan untuk mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski demikian, pengajuan kredit tetap harus melalui pemeriksaan usaha dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Sempat Terkendala Banjir, Dandim Targetkan 56 Kopdes Merah Putih di Kapuas Hulu Selesai Bulan Ini
KDKMP Masih Perlu Penyempurnaan
Zulkifli menjelaskan pengelolaan koperasi melibatkan kepala desa sebagai dewan pengawas, ketua koperasi sebagai pengelola, serta manajer yang membantu operasional dan administrasi.
Dia mengakui pelaksanaan program KDKMP masih membutuhkan penyempurnaan. Pemerintah bersama kementerian dan lembaga, BUMN, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat kesiapan operasional.
“Ini sesuatu yang baru, tetapi kebijakan ini adalah untuk kepentingan rakyat yang ada di kampung itu,” katanya.
Pemerintah berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa. Koperasi juga diharapkan menjadi tempat untuk menampung dan memamerkan produk UMKM setempat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi dan program pemerintah.*
