PM Inggris Keir Starmer Mundur, Partai Buruh Cari Pemimpin Baru
PONTIANAK POST – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Senin mengumumkan pengunduran dirinya setelah kekalahan telak Partai Buruh pada pemilihan Mei lalu memicu merosotnya dukungan dari internal partai yang berkuasa. Starmer menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya hingga proses pemilihan pemimpin baru selesai dan transisi pemerintahan berlangsung secara tertib.
Pengunduran diri tersebut menandai berakhirnya kepemimpinan Starmer di tengah tekanan politik yang terus meningkat. Sejumlah tokoh di dalam kabinet dan parlemen Partai Buruh sebelumnya mendesak pergantian kepemimpinan menyusul hasil pemilu yang mengecewakan.
Starmer sebelumnya berulang kali mengisyaratkan keinginannya untuk tetap memimpin pemerintahan. Namun, meningkatnya desakan dari internal Partai Buruh membuatnya akhirnya memilih mundur.
Menurut laporan kantor berita Kyodo, pemilihan kepemimpinan Partai Buruh untuk menentukan penggantinya dijadwalkan berlangsung pada September.
"Saya akan meminta Komite Eksekutif Nasional Partai Buruh untuk menetapkan jadwal pendaftaran calon ketua dibuka pada 9 Juli dan selesai sebelum masa reses musim panas. Jika pemilihan itu berlangsung, maka akan dipastikan sudah ada ketua baru yang dilantik sebelum parlemen kembali bersidang pada September," kata Starmer di Downing Street, London.
Dalam pernyataannya, Starmer mengakui keputusan mundur tersebut diambil setelah menerima penilaian mayoritas anggota parlemen Partai Buruh mengenai peluang kepemimpinannya pada pemilu berikutnya.
"Saya sudah mendengar jawaban partai parlemen saya atas pertanyaan itu, dan saya menerima jawabannya dengan lapang dada," ujarnya seperti dikutip kantor berita Anadolu.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pengunduran diri Starmer bukan hanya dipicu hasil pemilu, tetapi juga oleh berkurangnya kepercayaan dari kalangan internal partai.
Sebelumnya, Starmer menegaskan tetap akan menjalankan tugas sebagai perdana menteri hingga proses pemilihan ketua Partai Buruh selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses serah terima kekuasaan berlangsung secara tertib dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Keputusan itu juga membuka persaingan baru di tubuh Partai Buruh untuk menentukan figur yang akan memimpin partai menghadapi agenda politik berikutnya.
