Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda tersebut rampung dibahas dengan ditandatanganinya berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD kabupaten Sekadau, pada rapat paripurna ke-8 masa persidangan ke-1 dalam pembicaraan tahap kedua dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) tahun anggaran 2021.
Pjs Bupati Sekadau, Sri Jumiadatin menjelaskan, atas dasar persetujuan bersama tersebut kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3 hari, sejak tanggal persetujuan, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021, untuk dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Barat.
“Evaluasi itu dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap kelengkapan administrasi, landasan aturan, konsisten dan keserasian substansi materi yang tertuang dalam Rancangan Perda, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021,” jelasnya.
Mekanisme selanjutnya atas hasil evaluasi tersebut maka akan dilakukan penyempurnaan dan menetapkan penyempurnaan hasil evaluasi dengan keputusan pimpinan DPRD.
“Saya berharap agar tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD kabupaten Sekadau sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Barat,” terangnya.
Ia pun berharap Perda tersebut dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Sekadau dan dikelola dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik, yaitu berorientasi pada hasil, profesional, proporsional, transparan dan bertanggung jawab.
“Tugas yang saya laksanakan merupakan amanat sebagaimana tertuang dalam keputusan menteri dalam negeri nomor 131.61-2886 tahun 2020 dan dengan tulus hati saya persembahkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sekadau,” tutupnya. (var)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



