Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kedatangan warga ke Mapolsek tersebut guna meminta aparat untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan anak perusahaan PT. BGA tersebut dan dua pengurus koperasi yang berseteru. Mereka menuntut agar hak mereka seperti Sisa Hasil Kebun (SHK) selama hampir setahun untuk segera dibayarkan ke petani.
Ancaman penutupan pabrik yang terletak di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan tersebut akan segera dilakukan oleh petani apabila polemik dualisme kepengurusan koperasi Agro Seriam Mandiri tak kunjung selesai. Mengingat dampak dari polemik dua kepengurusan koperasi tersebut berimbas pada pendapatan petani.
Salah satu warga Dusun Kertaraja Desa Kendawangan Kiri, Saparudin, mengatakan polemik berawal dari kepengurusan koperasi Agro Seriam Mandiri yang lama masa kepemimpinan Ulis mengesahkan sejumlah anggota petani plasma lebih dari jumlah anggota yang sudah ber-SK Bupati berjumlah 660 petani. Alhasil, petani yang sudah memiliki SK tersebut merasa keberatan ketika SHK dibagikan kepada yang tidak memiliki SK.
"Jumlahnya mencapai ribuan, bahkan SK tersebut dibagi tiga. Ada SK A, B dan C. Dengan pembagian yang berbeda ini awal timbul karancuan, sehingga kami para petani plasma yang sudah mengantongi SK Bupati menggelar rapat luar biasa untuk mengganti pengurus yang lama. Dari rapat luar biasa tersebut terpilihlah Zulkarnain sebagai ketua untuk memperjuangkan nasib petani plasma memperoleh haknya," katanya.
Dia menjelaskan, setelah memperoleh legalitas dan memenangkan kepengurusan Zulkarnain di tingkat Pengadilan Negeri Ketapang, namun pihak pengurus koperasi lama yaitu Ulis, naik banding, sehingga berakibat dua periode SHK yaitu periode 20 dan 21 milik petani ditunda pembayarannya. Hal itu dilakukan karena masih menunggu hasil kesepakatan dua kepemimpinan pengurus koperasi.
"Namun untuk periode 22 yang masih belum dibayarkan pihak perusahaan ke petani plasma koperasi Agro Seriam Mandiri, kami berharap segera dibagikan kepada anggota koperasi yang mengantongi SK Bupati, karena SK itulah yang mempunyai kekuatan hukum tetap," harap Saparudin yang didampingi Ningam dan Atong, pemuka masyarakat dan Demung Adat Desa Seriam.
Kapolsek Kendawangan, AKP Antonius Trias Kuncorojati, berharap petani plasma anggota koperasi Agro Seriam Mandiri untuk menahan diri dan jangan berbuat anarkis. Dia meminta agar diberikan waktu kepada pihak Polsek untuk berusaha mempertemukan dua kubu kepengurusan koperasi agar ada kesepakatan guna mencari solusi yang terbaik. "Beri kami waktu supaya bisa mempertemukan dua kubu kepengurusan koperasi untuk mencari solusi yang terbaik agar hak para petani seperti SHK segera dibayarkan," pintanya.
Sementara itu, Eko Budi Purnomo, perwakilan dari manajemen PT. BGA mengatakan, pihak perusahaan tetap akan menyalurkan dana SHK periode 22 milik petani. Hanya saja yang menjadi masalah dengan dan kepada siapa dana itu akan diserahkan, karena dinilai masih adanya dualisme kepemimpinan. "Saya berharap ada kesepakatan di antara mereka agar bisa bertanggungjawab menerima dana SHK periode 22 untuk segera dibagikan ke petani atau anggota koperasi tanpa ada saling tuntut menuntut. Semoga ada kesepakatan dari kedua pengurus koperasi tersebut tanpa harus menunggu banding," pungkasnya. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



