Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisioner Bawaslu Ketapang, Ronny Iriawan, mengatakan, kepentingan menghadirkan kelangan disabilitas tersebut didasarkan pada pertimbangan, di mana keberadaannya sering ditempatkan sebagai salah satu kelompok rentan yang berpotensi termarjinalkan keterpenuhan haknya dalam proses kepemiluan.
“Pelibatan kalangan disabilitas dalam pengawasan partisipatif berbasis komunitas dapat menjadi bagian dari mata rantai kerja-kerja pengawasan Pemilu. Setidaknya untuk segmen isu yang bersentuhan langsung dengan kepentingan komunitas disabilitas sendiri,” kata Ronny.
Menurut Ronny, peran pengawasan partisipatif yang dapat menjadi concern mereka, yakni terkait kepentingan memastikan pemenuhan hak untuk terdaftar sebagai pemilih, yang turut disertai informasi valid tentang klasifikasi disabilitasnya. “Hal ini dianggap penting dikarenakan nantinya akan berkaitan erat dengan bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan pada saat pelaksanaan proses pemugutan suara di TPS,” jelasnya.
Selain itu, alternatif peran pengawasan partisipatif lainnya yang juga dapat mereka lakukan, yakni turut berperan dalam melakukan pengawasan aktivitas kampanye di media, khususnya media sosial. Mengingat tren aktivitas kampanye dengan memanfaatkan keberadaan media sosial ke depan diyakini dia, akan semakin meningkat intensitasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Analis Kepegawaian Bawaslu RI, Nurul Huda, yang secara kebetulan juga merupakan seorang penyandang disabilitas. Dia ke Ketapang dalam rangka melaksanakan tugas supervisi di Bawaslu Ketapang.
Nurul Huda secara spontan didaulat untuk hadir di kegiatan tersebut guna memberikan testimoni dan motivasi kepada peserta kegiatan. Dia menyampaikan agar kalangan disabilitas dalam keterbatasannya tidak merasa minder dan harus tetap percaya diri, untuk dapat mengambil peran pada ruang-ruang partisipasi yang memungkinkan.
Sejumlah narasumber juga hadir pada acara tersebut, di antaranya dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Kemudian dari perwakilan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Ketapang, serta dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Ketapang itu sendiri.
Kegiatan itu sendiri merupakan realisasi dari satu di antara program nasional Bawaslu RI yang mengusung pendekatan pengawasan partisipatif berbasis komunitas. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



