Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tinjau Aset Kendaraan OPD KB

S
Penulis: Syahriani Siregar❯
BIRO ADPIM KALBAR FOR PONTIANAK POST SERAHKAN : Gubernur Kalbar Sutarmidji berbincang dengan kepala desa di Kabupaten Kubu Raya penerima bantuan kendaraan roda dua untuk operasional desa oleh Pemprov Kalbar.
BIRO ADPIM KALBAR FOR PONTIANAK POST SERAHKAN : Gubernur Kalbar Sutarmidji berbincang dengan kepala desa di Kabupaten Kubu Raya penerima bantuan kendaraan roda dua untuk operasional desa oleh Pemprov Kalbar.
KETAPANG - Pelaksana Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat, Muslimat mengatakan dalam pengadaan unit kendaraan jangan disamaratakan spesifikasinya. Sebab kondisi geografis di Pulau Jawa dan Kalimantan sangat berbeda.

"Hari ini saya melihat kendaraan operasional BKKBN di Dinas Sosial Perlindungan Anak dan KB di Kabupaten Ketapang. Dari tinjauan ini, saya cukup banyak menerima masukan dari teman-teman OPD KB di Ketapang," ujar Muslimat, Kamis (13/10).

Menurut Muslimat dalam pengajuan kendaraan, khusus untuk spesifikasinya tidak bisa disamaratakan. Seperti di Kabupaten Ketapang. Kondisi geografisnya tak seperti di Pulau Jawa.

Sehingga tak bisa diberikan mobil pelayanan (bus). Karena di sini, akses jalan dari Ketapang ke Kampung KB cukup sulit. Jika menggunakan bus, akan sulit menjangkau Kampung KB di daerah terpencil. Sehingga ajuan kendaraannya minimal spesifikasinya harus yang double gardan.

Lebih dalam ia melanjutkan, alokasi anggaran pembelian kendaraan operasional di OPD KB ini, berasal dari DAK Fisik Sub Bidang KB, kemudian disalurkan ke OPD yang mengajukan.

Ketika penyerahan kendaraan sudah diberikan oleh OPD KB di masing-masing kendaraan. Dalam alokasi biaya perawatan posnya murni di OPD KB masing-masing kabupaten kota, karena aset ini sudah menjadi milik daerah.

Dalam pantauannya, beberapa kendaraan sudah tak layak jalan. Iapun mengajukan OPD untuk dihapuskan dan dapat diajukan kembali untuk pembelian kendaraan operasional baru.

Saat diskusi dengan perwakilan OPD KB, Muslimat juga menyarankan agar alokasi anggaran perawatan kendaraan yang ada difleksibelkan. Kalau di sini (OPD KB Ketapang) dalam pos anggaran  perawatan kendaraan dijatah perkendaraan. Menurut Muslimat, antara kendaraan satu dengan kendaraan lain berbeda biaya perawatannya. Semakin tua tahun kendaraan, kemungkinan semakin besar biaya perawatannya.

"Harusnya jangan disamakan biayanya. Taktis saja. Sehingga ketika ada kendaraan yang rusak, anggarannya bisa langsung digunakan," saran Muslimat. (iza)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gema Perbatasan Sambas Dekatkan Layanan Kesehatan dan Adminduk Warga

Gema Perbatasan Sambas Dekatkan Layanan Kesehatan dan Adminduk Warga

Gema Perbatasan Sambas menghadirkan layanan kesehatan, adminduk, KB, dan edukasi keluarga bagi warga.

Program PASTI Serahkan Dokumen Pembelajaran untuk Keberlanjutan Penurunan Stunting di Kalbar

Program PASTI Serahkan Dokumen Pembelajaran untuk Keberlanjutan Penurunan Stunting di Kalbar

Capai hasil gemilang dengan naiknya berat badan ribuan anak baduta, Program PASTI serahkan dokumen praktik baik stunting ke Pemprov Kalbar.

Kemendukbangga Dorong Daerah Perluas Akses Pendidikan Lewat Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045

Kemendukbangga Dorong Daerah Perluas Akses Pendidikan Lewat Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045

Kemendukbangga mendorong pemerintah daerah memperluas akses pendidikan melalui PJPK untuk meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer