Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Proses Laporan Dugaan Korupsi DD

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
Fajar Yulianto, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Ketapang.
Fajar Yulianto, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Ketapang.
KETAPANG – Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Ketapang, Fajar Yulianto, mengatakan bahwa pihaknya terus memproses laporan dugaan tindak penyalahgunaan dana desa di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan dokumen dan pemeriksaan saksi-saksi.

"Masyarakat Desa Sejahtera telah melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Ketapang. Atas perintah pimpinan ke Bidang Pidana Khusus sudah ditindaklanjuti. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan pengumpulan dokumen dan pemeriksaan saksi-saksi untuk menemukan apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak di Desa Sejahtera," kata Fajar.

Pihaknya telah melaksanakan rapat secara berkala bersama pimpinan. Laporan terakhir dari Bidang Pidana Khusus bahwa proses laporan tersebut, diungkapkan dia, masih dalam tahap penyelidikan. "Karena masih ada beberapa pihak yang harus dipanggil lagi dan sebagainya," jelas Fajar.

Dia menegaskan, dalam memproses laporan ini, pihaknya akan terbuka. Jika nanti dinaikkan ke tahap penyidikan, berarti, menurut dia, sudah ada perbuatan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana korupsinya. "Namun untuk saat ini memang belum tahap penyidikan. Jadi masih ditingkat penyelidikan. Mohon waktu karena secara SOP juga memang masih ada waktu," ungkapnya.

"Nanti jika memang dinaikkan ke tahap penyidikan, kapan waktu dan sebagainya, kami harus ke Bidang Pidaus dulu. Tapi intinya kita ada SOP jangka waktunya," lanjut Fajar.

Sebelumnya, beberapa masyarakat Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, melaporkan dugaan korupsi dana desa di tempatnya. Laporan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada 24 Juni 2022 masa audit tahun anggaran 2021.

Pada laporan itu diungkap bahwa di antaranya terdapat belanja atas kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp395.274.934.

Kemudian terdapat pajak yang belum dipungut dan disetor ke kas negara dan kas daerah sebesar Rp26.245.564. Terdapat PPh pasal 21 atas kegiatan barang dan jasa yang sudah dipungut namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp883.819. Selanjutnya terdapat PPn atas belanja kegiatan barang dan jasa yang kurang setor ke kas negara sebesar Rp22.917.609. Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan barang dan jasa di desa sebesar Rp25.819.000

Selain itu ada juga laporan warga Desa Sejahtera bahwa terdapat beberapa pekerjaan yang diduga fiktif, dianggarkan tapi tidak dikerjakan. Serta bangunan yang diduga dikerjakan tidak sesuai lantaran dikerjakan tidak selesai tapi anggarannya dicairkan 100 persen. (afi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

KPK Terbitkan Sprindik Baru, Kasus Fadia Arafiq Kembali Dikembangkan

KPK Terbitkan Sprindik Baru, Kasus Fadia Arafiq Kembali Dikembangkan

KPK menerbitkan sprindik baru pada 22 September 2026 sebagai pengembangan perkara dugaan korupsi Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq.

Delapan Terdakwa Korupsi LPEI Jalani Sidang Putusan di Pengadilan Tipikor Jakpus

Delapan Terdakwa Korupsi LPEI Jalani Sidang Putusan di Pengadilan Tipikor Jakpus

Delapan terdakwa kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional LPEI senilai Rp992,82 miliar menjalani sidang putusan di PN Jakpus.

Sidang Lapangan Perkara Hibah SMA Mujahidin Digelar: Advokat Klaim Tak Ada Penyimpangan

Sidang Lapangan Perkara Hibah SMA Mujahidin Digelar: Advokat Klaim Tak Ada Penyimpangan

Majelis hakim gelar sidang lapangan di SMA Mujahidin Pontianak. Tim advokat optimistis terdakwa diputus bebas karena tak ada penyimpangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer