Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Walk out-nya Lurah Kauman, Kecamatan Benua Kayong itu karena kecewa dan tidak puas dengan hasil Musrenbang. Apa yang disampaikan melalui musrenbang tidak pernah diakomodir di APBD. Mereka bilang, padahal hanya lima program prioritas yang diusulkan, tapi tidak pernah diakomodir," kata Sholeh.
Dia menjelaskan, banyak program pembangunan yang diusulkan oleh pihak desa tidak diakomodir dalam APBD. Padahal, berdasarkan data dari Dinas PUTR Ketapang, program pembangunan fisik di Benua Kayong pada tahun 2023 berjumlah 98 item. Akan tetapi, banyak usulan yang disampaikan desa pada musrenbang 2022 tidak masuk dalam 98 item pembangunan itu.
"Di Kecamatan Benua Kayong ada 11 desa. Jika masing-masing desa mengusulkan lima program prioritas, maka jumlahnya 55 program. Akan tetapi, berdasarkan data dari Dinas PUTR Ketapang ada 98 program kegiatan pembangunan fisik di kecamatan itu. Jadi, tidak masuk akal jika dari 98 kegiatan itu tidak bisa mengakomodir 55 kegiatan," jelasnya.
Kedepannya, seharusnya musrenbang itu harus konsisten. "Saran saya, jika anggota dewan ingin mengusulkan kegiatan maka harus sesuai dengan program prioritas. Begitu juga dengan dinas, jika ada program yang menjadi visi dan misi bupati, maka harus berkoordinasi dengan desa. Jangan menentukan program sendiri dan tidak memenuhi keinginan masyarakat. Ini demi mengakomodir usulan masyarakat," ungkap Sholeh.
Sholeh menambahkan, pada tahun 2022, ada sekitar 6.000 usulan kegiatan untuk tahun 2023. Jumlah tersebut berasal dari usulan musrenbang, usulan dari anggota dewan melalui reses, dan program kegiatan dari masing-masing dinas. "Saya juga minta kepada masyarakat, jika mengusulkan kegiatan, lihatlah fungsi dan efektivitasnya agar program pembangunan yang diusulkan bisa diakomodir," pintanya.
Sholeh juga menegaskan agar musrenbang tidak hanya dijadikan formalitas untuk membuat RKPD. Dia berharap agar musrenbang ini benar-benar dijadikan forum untuk mendengar dan mengakomodir keinginan masyarakat. Salah satunya melalui usulan lima program prioritas di masing-masing desa.
Selain itu, dia juga berencana akan melaksanakan diklat pra musrenbang. Ini dikhususkan untuk kepala desa dan perangkat desa. Tujuannya agar pelaksanaan musrenbang, termasuk apa yang diusulkan pada musrenbang tidak salah. Termasuk juga dalam menentukan program prioritas dan memasukkan usulan ke dalam komputer.
Sholeh kembali menegaskan kepada masing-masing perangkat desa untuk benar-benar mengusulkan program prioritas. Mulai dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. "Jika ada sekolah yang rusak dan segera membutuhkan perbaikan, itu yang harus diusulkan, karena itu prioritas," pesannya. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



