Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Akhmad Humaidi, mengatakan bahwa kuota tersebut akan disalurkan mulai dari produsen, distributor, kios resmi, hingga sampai ke petani. “(Sebanyak) 6.344 ton pupuk urea dan 3.277 ton pupuk NPK ini akan disalurkan secara bertahap,” kata Humaidi.
Dia menjelaskan mengenai harga pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk pupuk urea, disebutkan dia, ditetapkan di angka Rp2.250 perkilogram. Sementara pupuk NPK, menurutnya, ditetapkan di harga Rp2.300 perkilogram. Sedangkan untuk pupuk NPK formula khusus kakao, disebutkan dia, sebesar Rp3.300 perkilogram. “Pupuk NPK untuk kakao ini dikhususkan karena memang komposisinya agak beda,” jelasnya.
Menurut Humaidi, penetapan HET dari pemerintah menjadi kendala tersendiri bagi wilayah Kabupaten Ketapang. Kondisi infrastruktur yang tidak baik,
dan jarak yang sangat jauh ke sejumlah kecamatan dari pusat Kota Ketapang, diakui dia, membuat biaya transportasi membengkak. Hal tersebut pun, menurut dia, berdampak pada harga di lapangan yang melebihi HET, sehingga imbasnya para petani yang dirugikan.
“Keluhan ini sudah bisa kita lihat sendiri. Kita rasakan keluhan-keluhan dari masyakarat, karena apa, jarak kita sangat jauh,” ungkapnya.
Menurutnya, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang sering berkordinasi dengan pihak Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, untuk memberikan subsidi angkutan pupuk subsidi.
“Jika ada pertemuan di pusat, provinsi dan kabupaten, kami selalu menyarankan bagaimana kalau kita menambah semacam biaya angkutan atau subsidi dari pemerintah provinsi atau kabupaten untuk menanggulangi jauhnya lokasi ini. Jika tidak ada subsidi angkut, maka harganya akan melebihi HET,” pungkasnya.
Sebelumnya Humaidi menyebutkan jika pemerinyah telah resmi mencoret komoditas sawit sebagai penerima pupuk subsidi. Dengan demikian, petani kelapa sawit tidak berhak lagi mendapat pupuk subsidi di tahun 2023 ini.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun) Kabupaten Ketapang, Akhmad Humaidi, mengatakan hal itu telah tertuang pada Permentan Nomor 10 Tahun 2022.
“Permanen itu membatasi, ada beberapa commodity perkebunan yang dibolehkan, yaitu kakao, kopi, dan tebu. Jadi untuk 2023 ini sawit sudah tidak dibolehkan lagi mendapat pupuk subsidi,” kata Humaidi, Senin (27/2).
Humaidi menjelaskan, tahun-tahun sebelumnya, perkebunan kelapa sawit swadaya masyarakat masih boleh mendapatkan pupuk subsidi, namun untuk tahun ini pemerintah telah membatasinya. “Jadi silakan masyakarat yang berkebun kelapa sawit untuk memakai pupuk nonsubsidi,” pintanya.
Dia menambahkan, selain komoditas perkebunan, pupuk subsidi juga diperuntukkan untuk komoditi pangan dan hortikultura. Adapun komoditas pangan terdiri dari padi, jagung dan kedelai, sedangkan untuk hortikultura yakni bawang merah, bawang putih, dan cabai.
“Pengawasan pupuk subsidi ini berjenjang, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten sampai ke kecamatan, dinas pertanian dan jajarannya di lapangan juga mengawasi ini,” ungkapnya.
Humaidi menekankan, hanya petani yang memiliki kartu tani yang berhak menerima kuota pupuk subsidi yang tersedia di kios-kios resmi. “Untuk mendapatkannya juga harus berkerja sama dengan para penyuluh pertanian, sebagai tim verifikasi dan validasi untuk pupuk subsidi di lapangan,” pungkasnya. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



