Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Bahas Pemberian THR dan Gaji ke-13

S
Penulis: Syahriani Siregar❯
PIMPIN RAPAT : Asisten Sekda, Heronimus Tanam, memimpin rapat terkait pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN di lingkungan Pemkab Ketapang, Kamis (6/4). (IST)
PIMPIN RAPAT : Asisten Sekda, Heronimus Tanam, memimpin rapat terkait pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN di lingkungan Pemkab Ketapang, Kamis (6/4). (IST)
KETAPANG - Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Heronimus Tanam, memimpin rapat pembahasan rancangan Bupati Ketapang tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang Bersumber APBD tahun 2023. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Kantor Bupati Ketapang, Kamis (6/4).

Dalam rapat ini, disimpulkan beberapa hal penting terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di antaranya, konsideran untuk memperbaiki pelaksanaan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.

Selain itu, terdapat juga perbaikan norma, yaitu diberikan sebesar 50 persen tunjangan profesi guru atau sebesar 50 persen tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam satu bulan.

Kesimpulan terakhir adalah penetapan dan pengundangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi dasar pengeluaran belanja. Dengan demikian, diharapkan organisasi perangkat daerah dapat segera mengajukan usulan pembayaran THR berdasarkan peraturan dimaksud.

"Diharapkan dengan adanya rapat pembahasan rancangan Bupati Ketapang ini, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Tanam. (afi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPR Rancang UU Obligasi Daerah, Pemda Bisa Terbitkan Surat Utang Sendiri

DPR Rancang UU Obligasi Daerah, Pemda Bisa Terbitkan Surat Utang Sendiri

Pemda berpeluang menerbitkan surat utang sendiri untuk membiayai proyek produktif, membuka jalan baru pembangunan tanpa sepenuhnya bergantun

Sekda Kubu Raya Minta Perencana Perangkat Daerah Susun Program Yang Berdampak Nyata

Sekda Kubu Raya Minta Perencana Perangkat Daerah Susun Program Yang Berdampak Nyata

Sekda Kubu Raya Yusran Anizam minta perencana perangkat daerah susun program pembangunan yang berdampak nyata.

Bupati Sintang Serahkan Empat Belas Usulan Pembangunan Infrastruktur Kepada Komisi V DPR

Bupati Sintang Serahkan Empat Belas Usulan Pembangunan Infrastruktur Kepada Komisi V DPR

Guna tingkatkan infrastruktur, Pemkab Sintang ajukan 14 usulan prioritas pembangunan untuk dibiayai APBN pemerintah pusat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer