
KETAPANG - Bupati Ketapang, Martin Rantan, diminta untuk mengambil sikap tegas terkait permasalahan yang terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) Ketapang. Bupati didesak untuk segera mencopot Sekretaris Dinas Pendidikan Ketapang, Sugiarto, yang diduga terlibat dalam dugaan pengutan liar.
Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Abdul Sani.
Menurutnya, bupati harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki Dinas Pendidikan Ketapang. Di antaranya dengan mengevaluasi terhadap kinerja dan prilaku pejabat di Disdik Ketapang.
“Persoalan Disdik ini sudah viral di mana-mana. Untuk itu, kita minta Pak Bupati untuk cepat bergerak. Segera evaluasi pejabat Disdik yang hari ini diduga bermasalah dalam hal perilaku,” pintanya, Minggu (3/9).
Sani meminta agar segera mencopot pejabat yang diduga terlibat. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung langkah aparat penegak hukum (APH) yang menyelidiki dugaan pungutan liar DAK Disdik Ketapang.
“Copot Sekretaria Dinas dari jabatannya. Ini penting dilakukan selain agar yang bersangkutan fokus menghadapi persoalan hukum, juga agar tidak melakukan intervensi kepada para kepala sekolah dan staf dinas dalam masalah yang dihadapi saat ini,” tegasnya.
Selain itu, pencopotan Sekdis dari jabatan sebagai bentuk keseriusan Bupati dalam menjaga marwah organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Ketapang.
Apalagi persoalan yang dihadapi oleh Sekdis bukan cuma dugaan pungli, tetapi juga pengkondisian pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 yang sempat mencatut nama kerapat Bupati.
“Saya meyakini Pak Bupati selalu berusaha maksimal untuk membangun Ketapang. Jadi, jangan sampai ada isu yang merusak kerja keras beliau. Untuk itu, langkah yang tepat adalah mencopot Sekdis yang hari ini dinilai membuat gaduh Dinas Pendidikan. Jika tidak dilakukan, kita khawatir masyarakat beropini liar, karena tidak ada ketegasan pimpinan dalam persoalan Disdik hari ini,” pungkasnya. (afi)




