
KETAPANG – Bupati Ketapang Martin Rantan mengingatkan para kepala desa (kades) agar jangan sampai rambang mata, terutama pada dana pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat memberikan Pembekalan kepada Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Pendopo Bupati, Senin (20/11).
Perilaku tersebut, menurutnya, bisa dilaporkan ke kejaksaan maupun pihak berwajib. "Akhirnya, jangankan sampai satu periode, setengah periode pun tidak sampai," ungkapnya.
"Jangan korupsi karena rambang mata. Jadi, apa yang hak kaisar, berikanlah ke kaisar. Apa yang menjadi hak rakyat, berikankah kepada rakyat," tegas Martin.
Dalam kegiatan yang dirangkai dengan seminar pembangunan desa tersebut, Bupati mengingatkan bahwa kades merupakan kepemimpinan yang dipilih secara demokratis.
Bahkan, kalau di Pulau Jawa, pemilihan kades, digambarkan dia, sama semaraknya dengan pemilihan legislatif.
"Di Jawa, kades mengelola Tanah Bengkok. Sebagai pemimpin, kades harus mampu pasang badan jika bicara atas nama desa. Kades juga harus bertanggung jawab," katanya.
Secara teori, jelas Martin, kepemimpinan dibagi dalam tiga. Pertama, Pemimpin karena dia harus memimpin atau disebut leadership situation.
Salah satu contonnya, kepala desa. Dia menjadi pemimpin karena situasinya menjabat kepala desa.
Kedua, Pemimpin karena karisma atau karimatik leadership. Dia mencontoh sosok Presiden Soekarno. Karena karisma dia dikeal sebagai pemimpin yang berpidato dengan berapi-api.
Ketiga adalah Born leadership. Dia menyebutkan kepemimpinan ini adalah para raja. Di mana mereka dilahirkan untuk jadi pemimpin.
"Dari tiga jenis kepimpinan itu, kades sebagai leadership situation leadership. Karena itu, pemimpin harus mampu membuang budaya lama yang kurang baik.
Misalnya, kalau masa lalu ada yang suka mabuk, maka jika sudah menjadi pemimpin hendaknya budaya lama dibuang," tegas Martin.
Martin juga mengingatkan, jika sudah dilantik menjadi kades, hendaknya lakukan konsolidasi personel.
Setelah itu, konsolidasi administrasi dan kemudian melakukan action plan yang dituangkan dalam APBDes.
"Kalau mau belanja, harus ada di RKPDes. APBDes zaman sekarang sudah terbuka. Anggaran jangan dimark-up.
Begitu juga kalau bangun jalan jangan sampai masuk kawasan hutan produksi. Kalau masuk hutan produksi harus minta izin dan persetujuan dari kementerian," pesannya.
Martin menekankan kepala kepala desa, untuk tidak sembarang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT).
Hendaknya sebelum menerbitkan SKT, menurut dia, harus ditelusuri secara baik riwayat alas hak atas tanah tersebut.
“Jangan sampai menimbulkan masalah atas kepemilikan atas tanah. Sebab, banyak kasus atas tanah yang terjadi akibat diterbitkan SKT,” ungkapnya.
Dia memisalkan bagaimana lahan sudah bersertifikat atau swapraja diterbitkan SKT. Kejadian ini, menurutnya, banyak terjadi di beberapa wilayah yang akhirnya menimbulkan masalah hukum.
"Karena itu, harus berhari-hati. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kepemilikan. Gara-gara SKT tidak jarang orang bisa bebunoh," ujarnya.
Melalui seminar pembangunan desa, dia meminta kades untuk membenahi administrasi desa, baik mengenai pertanahan, dan lain sebagainya.
Menurutnya jika administrasi sudah rapi, maka akan memudahkan dalam pengelolaan desa.
Oleh karena itu, menurutnya, kades harus aktif bertanya pada narasumber selama pelatihan berlangsung.
"Jangan sampai buku pedoman pengelolaan desa yang disampaikan nanti hanya dibawa pulang, tapi tidak dibaca atau hanya dijadikan bantal.
Tetapi buku tersebut harus dipelajari sejelas-jelasnya, sehingga menjadi pedoman dalam membuat kebijakan dan lain sebagainya, terutama dalam pengelolaan keuangan desa," paparnya.
Kepala Dinas PDPMD Kabupaten Ketapang, Mansen, mengatakan seminar ini dapat melaksanakan pelaksanaan APBDes dalam membangun desa.
"Dari seluruh kepala desa yang ada, sebanyak 216 kepala desa hadir dalam kesempatan itu. Sedangkan 37 kepala desa tidak hadir," kata Mansen.
Selain arahan dari Bupati Ketapang, kegiatan ini menghadirkan pihak pendamping desa, kejaksaan, kepolisian, dan Kodim 1203 sebagai narasumber. Demikian juga narasumber dari pihak Dinas PDPMD Ketapang.
Beberapa materi yang disampaikan di antaranya bahaya laten korupsi dana desa, pemaparan keuangan desa, kelembagaan desa, peraturan desa dari bagian hukum, maupun juga materi terkait dengan BUMDes.
Mansen juga menyampikan, ada beberapa desa yang belum menyampaikan RKPDes. Dia meminta para kades segera menyampaikan RKPDes dimana akan berpengaruh pada pelaksanaan APBDes. "Seminar ini untuk memantapkan kepemimpinan kades," pungkasnya. (afi)



