
TUJUH fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang 2025. Pendapat akhir ketujuh fraksi tersebut disampaikan pada sidang paripurna, Senin (18/11).
Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Mia Gayatri. Mia mengatakan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan bersama antara legislatif dan eksekutif, maka fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Ketapang menerima Raperda tentang APBD Ketapang 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan pendapat akhirnya secara tertulis. Namun pada intinya, fraksi PDIP dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang.
Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Erpuat. Setelah menimbang dan memperhatikan secara seksama terhadap RAPBD Ketapang 2025, fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Ketapang 2025 untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang.
Fraksi Partai Nasdem disampaikan oleh Irawan. Partai tersebut menerima dan menyetujui Raperda tersebut. Begitu halnya dengan Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Yang Kim. Demokrat menyetujui Raperda tersebut untuk ditetpkan sebagai Perda. Begitu juga dengan Fraksi Partai Hanura-PAN yang disampaikan oleh Nasdiansyah. Fraksi ini menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda. Terakhir, Fraksi PKS-PKB melalui juru bicaranya, M. Puadi, juga menyetujui Raperda tersebut.
Dengan disampaikannya persetujuan tersebut, DPRD Ketapang secara resmi mengesahkan APBD Ketapang 2025. Rapat ditutup dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang tentang Persetujuan DPRD Ketapang kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan Raperda tentang APBD Ketapang 2025 menjadi Peraturan Daerah Ketapang. (afi)



