Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab dan DPRD Ketapang Bahas KUA-PPAS Perubahan 2025

A
Penulis: Ahmad Sofi❯
ANGGARAN : Sekda Ketapang, Repalianto, memberikan pandangan saat rapat kerja dengan DPRD Ketapang membahas KUA PPAS Perubahan 2025, Senin (7/7).
ANGGARAN : Sekda Ketapang, Repalianto, memberikan pandangan saat rapat kerja dengan DPRD Ketapang membahas KUA PPAS Perubahan 2025, Senin (7/7).

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan 2025. Pembahasan dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Senin (7/7).


Advertisement

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Ketapang, Syaidianur, dan dihadiri oleh Anggota Banggar sekaligus Anggota DPRD Ketapang. Sementara dari pihak eksekutif dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, bersama jajaran TAPD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto, mengatakan KUA dan PPAS adalah dua dokumen penting dalam penyusunan APBD.

Kebijakan umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk satu tahun anggaran. KUA ini menjadi dasar bagi penyusunan APBD dan memberikan arahan umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Advertisement

Sementara PPAS adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA.

"PPAS ini menguraikan prioritas pembangunan daerah dan menetapkan plafon anggaran sementara untuk setiap kegiatan," ungkap Repal.

"KUA adalah peta jalan yang memberikan arah umum. Sedangkan PPAS adalah rencana rinci yang menjabarkan bagaimana anggaran akan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam KUA," lanjutnya.

Advertisement

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ketapang, Syaidianur, mengatakan rapat kerja ini menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan perubahan APBD Tahun 2025. Di mana dokumen KUA dan PPAS menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembiayaan pembangunan daerah.

"Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan harus dilakukan secara cermat dan transparan, dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat, efisiensi belanja daerah, serta kesinambungan program pembangunan," ungkapnya.

Diskusi antara Banggar dan TAPD berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan klarifikasi, baik terkait proyeksi pendapatan, belanja prioritas, maupun rencana pergeseran anggaran sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. (afi)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD: Besaran TKD Belum Pasti, APBD 2027 Kalbar Tertahan

DPRD: Besaran TKD Belum Pasti, APBD 2027 Kalbar Tertahan

TKD Kalbar 2027 belum pasti, membuat pembahasan APBD 2027 tertahan dan ruang fiskal daerah sulit dipastikan.

KUA-PPAS 2027 Mulai Dibahas, Pemkab Mempawah Matangkan Prioritas Pembangunan dan Anggaran

KUA-PPAS 2027 Mulai Dibahas, Pemkab Mempawah Matangkan Prioritas Pembangunan dan Anggaran

Pemkab Mempawah mulai mematangkan arah pembangunan 2027 melalui KUA-PPAS yang menjadi dasar penentuan prioritas dan anggaran.

Perubahan APBD 2026 Ketapang Terbentur SILPA Terikat, DPRD Minta Ruang Fiskal Dioptimalkan Lagi

Perubahan APBD 2026 Ketapang Terbentur SILPA Terikat, DPRD Minta Ruang Fiskal Dioptimalkan Lagi

DPRD Ketapang bahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, soroti ruang fiskal terbatas dan optimalisasi anggaran prioritas daerah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer