Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Ketapang Soroti Keterbukaan Data Perizinan Perusahaan

A
Penulis: Ahmad Sofi❯
RAPAT: Komisi III DPRD Ketapang menggelar rapat kerja bersama DPMPTSP dan Distanakbun Ketapang, Senin (8/9).
RAPAT: Komisi III DPRD Ketapang menggelar rapat kerja bersama DPMPTSP dan Distanakbun Ketapang, Senin (8/9).

PONTIANAK POST - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (8/9). Rapat yang membahas perizinan perusahaan di Ketapang ini diikuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun) Ketapang.


Advertisement

Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Mia Gayatri, menekankan pentingnya keterbukaan data perizinan perusahaan agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan maksimal. Menurutnya, persoalan yang muncul di masyarakat seringkali tidak sejalan dengan data resmi yang dimiliki dewan.

"Ketika kami turun ke lapangan, sering kali tidak memegang data izin perusahaan. Padahal masyarakat meminta DPRD untuk menyelesaikan persoalan. Karena itu, kami minta data akurat dari DPMPTSP dan Distanakbun terkait seluruh perusahaan yang beroperasi di Ketapang," kata Mia.

Mia juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang telah berinvestasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Namun, dia menegaskan agar perusahaan tidak semena-mena dalam menjalankan aktivitas tanpa mematuhi ketentuan perizinan.

Advertisement

Kepala DPMPTSP Ketapang, Marwannor, menjelaskan sejak 2021 seluruh proses perizinan telah berbasis aplikasi, antara lain OSS (Online Single Submission), Sicantik, dan SIMBG. Pihaknya hanya melakukan pendampingan dan verifikasi, sementara pengajuan izin dilakukan langsung oleh pelaku usaha.

"Kami hanya memverifikasi dan mengompilasi data dari dinas teknis sesuai syarat peraturan perundangan. Untuk izin lingkungan misalnya melalui Dinas Perkim LH, sedangkan izin perkebunan melalui Distanakbun," ungkap Marwannor.

Dia menambahkan, capaian investasi di Ketapang terus meningkat. Pada semester II tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp 8 triliun dari target nasional Rp10 triliun.

Advertisement

Berdasarkan data yang ada di Distanakbun Ketapang, terdapat 80 perusahaan perkebunan dan 37 pabrik kelapa sawit yang tersebar di 19 kecamatan, dengan total izin lahan mencapai 765.800 hektar. Namun, banyak perusahaan yang meski sudah memiliki izin usaha perkebunan, belum menyelesaikan Hak Guna Usaha (HGU).

Proses HGU biasanya memakan waktu hingga empat tahun. Akibatnya, banyak perusahaan yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki HGU. Kondisi ini kerap memicu tuntutan dari masyarakat.

Selain itu, Distanakbun menyoroti berbagai persoalan lain seperti pencurian buah sawit, konflik plasma dengan koperasi, hingga permasalahan regulasi yang tumpang tindih terkait kawasan hutan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Rion Sardi, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Dia mencontohkan kasus perusahaan yang menanam di luar izin seluas 227 hektar sejak 2013 tanpa ada penegasan dari pemerintah daerah.

"Hal ini tidak bisa dibiarkan. Pemda harus tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar," tegas Rion.

Dia meminta agar Distankabun tidak menganggap remeh masalah perkebunan, karena sektor ini paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Ada perusahaan yang sudah 11 tahun menanam di luar HGU, tapi tidak ditindak. Ini sangat merugikan masyarakat," ujarnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Ketapang, M. Puadi, menyatakan bahwa rapat kerja ini merupakan evaluasi penting untuk memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif. Menurutnya, data perizinan yang lengkap dan rinci akan membantu DPRD dalam memetakan masalah serta mencari solusi yang tepat.

"Jika data akurat, maka penyelesaian persoalan akan lebih cepat dan perusahaan pun merasa aman untuk berinvestasi di Kabupaten Ketapang," ungkap Puadi.

Komisi III DPRD Ketapang menegaskan akan terus memantau tindak lanjut hasil rapat kerja ini, termasuk meminta pembaruan data perizinan dari DPMPTSP dan Distanakbun, serta memastikan perusahaan yang bermasalah ditindak sesuai aturan. (afi)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

Usut sengketa lahan 27 tahun dan laporan polisi usai ritual adat, Komisi II DPRD Kalbar segera gelar RDP bersama PT KBP dan BPN.

Inpres 11/2026 Terbit, Korporasi Wajib Mitigasi Karhutla dan Siapkan Alat Berat untuk Buka Lahan

Inpres 11/2026 Terbit, Korporasi Wajib Mitigasi Karhutla dan Siapkan Alat Berat untuk Buka Lahan

Inpres No. 11/2026 mewajibkan korporasi siapkan ekskavator dan jaga buffer zone 5 km dari api.

3 Shio Diprediksi Hidup Lebih Mudah pada 31 Agustus-6 September 2026

3 Shio Diprediksi Hidup Lebih Mudah pada 31 Agustus-6 September 2026

Naga, Ular, dan Kambing diprediksi menjalani pekan lebih mudah pada 31 Agustus-6 September 2026 dengan peluang dan bantuan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer