PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo meluruskan anggapan publik bahwa pembangunan daerah hanya berfokus pada infrastruktur. Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan dan sektor pelayanan lainnya juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Perlu saya luruskan. Tidak hanya infrastruktur, kami juga sangat peduli dengan dunia kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perikanan. Itu sangat bisa dicek dari kebijakan saya dan Pak Wakil Bupati,” kata Sujiwo, Minggu (11/1) di Sungai Raya.
Namun demikian, Sujiwo menjelaskan, pembangunan infrastruktur memiliki kewajiban atau mandatori yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Pada tahun anggaran 2026, alokasi anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar 40 persen sebagai bagian dari kewajiban tersebut.
“Masalah infrastruktur ini mandatorinya ada. Di tahun 2026, 40 persen itu memang kewajiban yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Selain karena kewajiban regulasi, Sujiwo menegaskan, dirinya bersama Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah berkewajiban memahami kebutuhan utama rakyat.
“Kami ini pelayan. Pelayan rakyat, pelayan publik, pelayan masyarakat. Kalau pelayan, tentu harus tahu apa yang mau dilayani,” katanya.
Dia bahkan mengibaratkan seorang pelayan yang harus memahami selera majikannya sebelum bekerja. Dalam konteks pemerintahan, majikan tersebut adalah rakyat Kubu Raya.
“Sebelum bekerja, saya dan Pak Wabup melakukan survei. Hasilnya, 53 persen masyarakat Kubu Raya menginginkan persoalan infrastruktur dituntaskan. Itu selera majikan kami, yaitu rakyat,” tegas Sujiwo.
Berdasarkan hasil tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kemudian menyusun konsep pembangunan jalan poros ekonomi. Jalan poros ini dirancang sebagai jalur strategis yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, ketika jalan poros ekonomi terbangun, akan terjadi pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sujiwo menekankan pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika kesejahteraan membaik, kualitas pendidikan dan kesehatan juga akan ikut meningkat.
“Kalau arus barang dan jasa lancar, jalannya mulus, peluang usaha akan bermunculan. Kesejahteraan meningkat, angka kemiskinan turun, pengangguran juga turun,” katanya.
Orang nomor satu di Pemerintahan Kubu Raya ini menambahkan, infrastruktur jalan tidak hanya berfungsi untuk distribusi hasil produksi, tetapi juga menjadi sarana transportasi bagi tenaga pendidik, tenaga medis, petani, pegawai, hingga anak-anak sekolah.
Sebagai contoh nyata, Sujiwo menyebutkan perbedaan harga hasil pertanian akibat keterbatasan akses jalan. Ubi rambat dari wilayah Jangkang 1, yang sebelumnya hanya dihargai Rp4.000 per kilogram, bisa mencapai Rp9.500 per kilogram ketika dibawa ke Pasar Flamboyan di Kota Pontianak.
“Paling dipotong ongkos angkut, petani masih dapat sekitar Rp8.000-an. Itu sudah dua kali lipat. Itu baru satu komoditas, belum jagung, hasil perkebunan lain, dan hasil laut,” paparnya.
Menurut Sujiwo, contoh tersebut menunjukkan, pembangunan infrastruktur berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
“Ini alasan kenapa saya dan Pak Wabup, bersama DPRD, sangat konsen terhadap infrastruktur. Selain mandatori, juga karena 53 persen rakyat menginginkan persoalan ini segera diatasi,” pungkasnya. (ash)
