Sujiwo Usulkan Embung dan Sumur Bor untuk Cegah Karhutla Berulang di Kubu Raya
PONTIANAK POST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi setiap musim kemarau di Kubu Raya dinilai membutuhkan solusi jangka panjang. Bupati Kubu Raya Sujiwo mendorong pemerintah pusat memperkuat mitigasi, antara lain melalui pembangunan sarana air seperti embung dan sumur bor.
Dorongan itu disampaikan Sujiwo setelah mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kubu Raya, Kamis (10/9) malam.
Sujiwo mengapresiasi kunjungan Wapres karena dapat melihat langsung kondisi lahan yang terbakar dan upaya penanganan yang dilakukan pemerintah bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, relawan, serta berbagai unsur lainnya.
Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Terima Rp20 Miliar untuk Karhutla, Penggunaan Dana Tunggu Arahan
“Ketika gambut (yang terbakar), beliau bisa menyaksikan langsung,” kata Sujiwo.
Menurut Sujiwo, lokasi yang ditinjau Gibran merupakan lahan, bukan kawasan hutan. Ketebalan gambut menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran. Sujiwo mengatakan, berdasarkan pemantauan aplikasi BMKG, terdapat sekitar sembilan titik api di wilayah Kubu Raya pada Kamis (10/9). Meski demikian, kondisi secara umum masih cukup terkendali.
Sejumlah titik yang masih menyala antara lain berada di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, dan Kecamatan Rasau Jaya. Tim gabungan telah bergerak melakukan pemadaman dan pemantauan di lokasi tersebut.
Sementara itu, lahan yang terbakar di Desa Sungai Malaya diperkirakan sekitar 2,1 hektare. Menurut Sujiwo, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan meski ketebalan gambut menjadi tantangan bagi petugas.
“Yang di sini, di Malaya ini ada kurang lebih 2,1 hektare yang terbakar, dan insyaallah terkendali. Memang lumayan tebal juga gambutnya,” kata dia.
Sujiwo menilai pemerintah daerah telah berupaya menangani karhutla dengan melibatkan berbagai unsur. Namun, kemampuan daerah terbatas karena anggaran juga harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Dia menjelaskan, pemerintah kabupaten harus membagi anggaran untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat lainnya.
