Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tugas Pengurus BPD Tidak Mudah

a
Penulis: admin2❯
BUKU SAKU: Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyerahkan buku saku anggota BPD usai melantik 959 anggota BPD se-Kabupaten Landak di Lapangan GOR Patih Gumantar Ngabang, Selasa (13/4). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
BUKU SAKU: Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyerahkan buku saku anggota BPD usai melantik 959 anggota BPD se-Kabupaten Landak di Lapangan GOR Patih Gumantar Ngabang, Selasa (13/4). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
NGABANG – Menjadi pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah hal mudah. Ungkapan tersebut dilontarkan Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat melantik 959 anggota BPD se-Kabupaten Landak masa bakti 2021 – 2027 di Lapangan GOR Patih Gumantar Ngabang, Selasa (13/4).

"Menjadi perangkat desa atau BPD bukanlah tugas yang mudah, jangan dikira gampang atau enak. Tetapi sebenarnya tuntutan tugas seorang BPD sangat berat kalau benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai hari ini, catat di dalam hati Bapak dan Ibu yang telah dilantik, bahwa Bapak dan Ibu adalah seorang BPD yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, dilantik oleh Bupati, dan mempunyai tugas tanggung jawab, terikat pada aturan dan etika," ungkap Karolin.

Bupati juga menjelaskan bahwa tugas BPD adalah bersama-sama dengan kepala desa membangun desanya. Dengan demikian, tanggung jawab dari anggota BPD, diingatkan dia, sangat diharapkan untuk memajukan desanya. Diingatkan dia kembali agar jangan sampai menjadi BPD, tapi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya.

"Hari ini yang di Lantik menjadi anggota BPD di Kabupaten Landak adalah bagian dari pemerintah. Jadi apa yang di lakukan akan menjadi contoh bagi masyarakat dan apa yang bapak dan ibu ucapkan akan menjadi patokan serta menjadi pegagangan bagi masyarakat di sekitar," katanya.

Maka dari itu, ia meminta tolong kepada anggota BPD yang telah dilantik untuk bertanggung jawab dengan serius terhadap tugas yang telah diberikan. "Jangan sampai menjadi anggota BPD pergi ke kantor desa saja tidak pernah, ikut musyawarah desa tidak pernah, tetapi membicarakan kades atau perangkat desa lainya melalui media sosial. Setop menggunakan media sosial untuk memecahkan suatu masalah, karena bukan solusi yang akan didapatkan, melainkan menambah masalah itu sendiri," tegas Karolin.

Karolin berpesan kepada anggota BPD yang baru dilantik untuk tidak nakal dalam menjalankan tugas. Dia menyarankan agar ketika mendapatkan permasalahan di lapangan agar diselidiki terlebih dahulu penyebab dari permasalahan tersebut. Dia juga berpesan agar mereka mengedepankan  musyawarah serta mufakat, demi sesuatu yang lebih baik, dan membicarakannya di warung kopi atau tempat yang bukan wadahnya.

"Jika permasalah itu tidak bisa diselesaikan oleh tingkat desa, bikin surat tunjukan kepada Bupati atau kepala dinas yang menangani pemerintahan desa, setelah itu kami akan telusuri dan berikan jawaban atas permasalahan yang ada. Sekali lagi saya ingatkan, bagi anggota BPD yang baru dilantik ikuti mekanisme yang ada," pesan Karolin.

Sebagai penutup, Karolin mengajak bersama-sama membangun Kabupaten Landak, terutama dalam situasi Pandemi Covid-19 ini yang memang membuat hambatan pemerintahan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kepada para kades, inilah mitra-mitranya, agar dapat menjalani kemitraan yang baik, koordinasi, komunikasi, dan menerima masukan demi kemajuan pembangunan di desanya masing-masing, dan nanti di kecamatan ada para camat yang akan mengawasi bagaimana pemerintah didesa yang sebagai perwakilan Bupati, karena Bupati juga melimpahkan sebagian kewenangan kepada para camat," tutup Karolin.

Sebanyak 959 anggota BPD se-Kabupaten Landak yang dilantik tersebut berasal dari 145 desa yang ada di Kabupaten Landak. Pelantikan ini tetap mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19 yang berlaku.

Bupati sebelumnya menyampikan bahwa pelantikan BPD ini merupakan rangkaian proses konstitusi kegiatan pemilihan anggota BPD. Pelantikan ini, menurut dia, juga memberikan kepastian hukum atas hasil pilihan masyarakat dan keterwakilan masyarakat yang beberapa waktu yang lalu diselenggarakan secara musyawarah di perwakilan di desanya masing-masing. Pemerintah, dalam hal ini Bupati mengesahkan apa yang menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (mif)

Advertisement
Advertisement
Editor : admin2

Artikel Terkait

Bupati Romi Wijaya Lantik 12 Anggota BPD Kayong Utara, Tekankan Sinergi Pemerintahan Desa

Bupati Romi Wijaya Lantik 12 Anggota BPD Kayong Utara, Tekankan Sinergi Pemerintahan Desa

Bupati Romi Wijaya melantik 12 anggota BPD Kayong Utara periode 2026–2034 dan meminta mereka memperkuat sinergi dengan kepala desa.

Wabup Kayong Utara Dorong BPD Perkuat Peran, Anggaran Desa 2027 Harus Tepat Sasaran

Wabup Kayong Utara Dorong BPD Perkuat Peran, Anggaran Desa 2027 Harus Tepat Sasaran

Wabup Kayong Utara Amru Chanwari mendorong BPD memperkuat peran mengawal RKPDes dan APBDes 2027 agar tepat sasaran.

Amru Chanwari Minta BPD Tak Sekadar Tampung Aspirasi, Kawal Anggaran Desa agar Tepat Sasaran

Amru Chanwari Minta BPD Tak Sekadar Tampung Aspirasi, Kawal Anggaran Desa agar Tepat Sasaran

Wabup Kayong Utara Amru Chanwari mendorong BPD memperkuat peran mengawal RKPDes dan APBDes 2027 agar sesuai kebutuhan warga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer