Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Dan Pemkab Bahas Refocusing APBD 2021

a
Penulis: admin2❯
RAPAT: Ketua DPRD Landak Heri Saman saat memimpin rapat membahas refocusing APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (19/4) di Gedung DPRD. MC DPRD LANDAK FOR PONTIANAK POST
RAPAT: Ketua DPRD Landak Heri Saman saat memimpin rapat membahas refocusing APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (19/4) di Gedung DPRD. MC DPRD LANDAK FOR PONTIANAK POST
NGABANG – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Landak di Ruang Sidang Gedung DPRD Kabupaten Landak, Senin (19/4). Heri Saman, ketua DPRD Kabupaten Landak mengatakan, dilakukannya rapat refocusing dengan TAPD yaitu berkaitan dengan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021, karena adanya Pandemi Covid-19 ada PMK Nomor 17 07 tahun 2021.

"Berkaitan dengan refocusing APBD 2021 di Kabupaten Landak sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua TAPD Kabupaten Landak untuk memenuhi ketentuan PMK tersebut sebesar Rp68 Miliar lebih ini mesti kita penuhi terutama untuk penanganan Covid-19 yang mana sekarang lagi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan intinya DPRD Landak sangat mendukung sekali langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak," ujar Heri saat rapat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) dan juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Landak Vinsensius memaparkan bahwa dilakukannya hearing kali ini yaitu TAPD Landak dengan Tim Banggar DPRD Landak atas arahan Bupati dan Wakil Bupati Landak.

"Yang dibahas kali ini adalah refocusing, untuk refocusing ini, di Kabupaten Landak tidak seperti di Kabupaten lain, karena yang lain itu Eksekutifnya langsung melakukan eksekusi, untuk Kabupaten Landak kita rapat dengar pendapat terlebih dahulu dengan legislatif agar ada pemahaman tentang Refocusing ini. Untuk keputusan finalnya, akan dibahas oleh Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legislatif. Dan refocusing ini tidak bisa di tiadakan karena ini perintah dari Pemerintah Pusat," ujar Sekda. (mif)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPR Rancang UU Obligasi Daerah, Pemda Bisa Terbitkan Surat Utang Sendiri

DPR Rancang UU Obligasi Daerah, Pemda Bisa Terbitkan Surat Utang Sendiri

Pemda berpeluang menerbitkan surat utang sendiri untuk membiayai proyek produktif, membuka jalan baru pembangunan tanpa sepenuhnya bergantun

Sekda Kubu Raya Minta Perencana Perangkat Daerah Susun Program Yang Berdampak Nyata

Sekda Kubu Raya Minta Perencana Perangkat Daerah Susun Program Yang Berdampak Nyata

Sekda Kubu Raya Yusran Anizam minta perencana perangkat daerah susun program pembangunan yang berdampak nyata.

Bupati Sintang Serahkan Empat Belas Usulan Pembangunan Infrastruktur Kepada Komisi V DPR

Bupati Sintang Serahkan Empat Belas Usulan Pembangunan Infrastruktur Kepada Komisi V DPR

Guna tingkatkan infrastruktur, Pemkab Sintang ajukan 14 usulan prioritas pembangunan untuk dibiayai APBN pemerintah pusat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer