Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sinergi Pusat dan Daerah Memungut Pajak

a
Penulis: admin2❯
NOTA KESEPAHAMAN: Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi memperlihatkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatanganinya bersama DJP dan DJPK di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (21/4) lalu. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
NOTA KESEPAHAMAN: Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi memperlihatkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatanganinya bersama DJP dan DJPK di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (21/4) lalu. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
NGABANG – Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak diharapkan mampu menciptakan sinergi dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Landak Herculanus Heriadi, usai menandatangani PKS tersebut di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (21/4) pekan lalu.

Harapan Wabup, kerja sama ini menjadikan tercapainya penerimaan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah yang optimal. Selain itu, kerja sama diharapkan dia, turut memperbaiki dan meningkatkan basis data perpajakan, serta mempermudah pertukaran data dan pelaksanaan kegiatan penggalian potensi pajak. Dengan adanya kerja sama ini juga diharapkan dia dapat mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan.

"Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik terutama terkait penerimaan pajak, sehingga target pemerintah pusat dan daerah dapat tercapai terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan negara. Dengan adanya ini pasti juga akan berpengaruh pada pemasukan keuangan kita baik APBN maupun APBD," ujar Heriadi.

Meski banyak permasalahan yang timbul akibat adanya pandemi Covid-19, namun dengan adanya PKS ini diyakini Wabup, dapat memberikan dampak yang positif. "Dengan adanya PKS ini, kita berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan adanya PKS ini juga kita ingin menunjukkan komitmen yang serius dalam mendukung program pemerintah," ucap Heriadi.

Heriadi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas adanya PKS ini, serta berharap dapat segera dilaksanakan.

"Kita sangat mengapresiasi adanya PKS ini serta berharap kerja sama ini dapat segera dilaksanakan, supaya apa yang menjadi target serta harapan kita bersama dapat tercapai. Karena hal ini juga menyangkut kepentingan kita bersama," ungkap Heriadi.

Acara penandatanganan PKKS tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang diselenggarakan juga secara daring melalui aplikasi zoom cloud meeting bersama DJP, DJPK, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, serta diikuti Kepala Kanwil DJP se-Indonesia.

Wabup mengungkapkan bahwa Pemkab menyambut baik adanya kerja sama ini, serta berharap memiliki dampak yang lebih baik bagi keuangan Pemerintah Pusat dan daerah. (mif)

Advertisement
Advertisement
Editor : admin2

Artikel Terkait

Pansus Optimasi PAD Kalbar Dikukuhkan: Bidik PBBKB, PKB, Air Permukaan Hingga Alat Berat

Pansus Optimasi PAD Kalbar Dikukuhkan: Bidik PBBKB, PKB, Air Permukaan Hingga Alat Berat

Imbas potongan TKD Rp522 Miliar, Pansus PAD Kalbar bidik pajak alat berat, air permukaan, dan bahan bakar dengan gandeng Kejati serta Polda.

Mencermati Persepsi Masyarakat terhadap Pajak Penghasilan

Mencermati Persepsi Masyarakat terhadap Pajak Penghasilan

Survei GoodStats menunjukkan PPh dinilai paling memberatkan, meski PPN menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak 2025.

Investasi di Sintang Wajib Sejalan dengan Kepatuhan Pajak, Bupati Ungkap Dampaknya bagi Daerah

Investasi di Sintang Wajib Sejalan dengan Kepatuhan Pajak, Bupati Ungkap Dampaknya bagi Daerah

Investasi di Sintang didorong sejalan dengan kepatuhan pajak agar memberi manfaat bagi pembangunan, ekonomi, dan masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer