Pansus Optimasi PAD Kalbar Dikukuhkan: Bidik PBBKB, PKB, Air Permukaan Hingga Alat Berat
PONTIANAK POST – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Kalimantan Barat barusan dibentuk. Beberapa sektor pajak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah, yakni pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, hingga pajak alat berat tengah dibidik.
Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, mengatakan pembentukan pansus bertujuan memperkuat pengawasan dan mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan, terutama setelah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp522 miliar.
Menurut Agus, pajak bahan bakar memiliki potensi besar karena setiap liter bahan bakar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berkaitan dengan kewajiban pajak daerah. "Kunci optimalisasi penerimaan adalah ketersediaan data penyaluran bahan bakar yang kredibel, transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata politisi senior PDI Perjuangan DPRD Kalbar ini.
Baca Juga: Riuhnya Aksi Unjuk Rasa Bawa Berkah: Pedagang Minuman Panen Rezeki di Depan DPRD Kalbar
Selain itu, Pansus menyoroti pajak air permukaan yang digunakan sektor pertambangan bauksit dan industri kelapa sawit. Kedua sektor tersebut membutuhkan air untuk berbagai proses produksi, mulai dari pencucian bahan baku hingga pengolahan.
Agus menilai pengawasan penggunaan air perlu diperkuat, termasuk melalui pemasangan alat ukur atau meteran agar volume pemanfaatan air dapat dihitung secara akurat sebagai dasar pengenaan pajak.
Pansus juga menyoroti potensi pajak alat berat yang digunakan perusahaan pertambangan dan perkebunan. Menurut Agus, pendataan kepemilikan alat berat perlu diperbaiki karena masih terdapat indikasi perusahaan yang belum melaporkan kepemilikannya secara resmi.
Karena itu, ia mendorong perusahaan lebih terbuka dalam pelaporan aset, sementara instansi terkait diminta memperketat pengawasan dan pendataan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pansus telah berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Polda Kalbar. Agus mengatakan kedua institusi merespons positif upaya optimalisasi PAD dan menyatakan dukungan terhadap pengawasan, termasuk melalui rapat dengar pendapat (RDP).
"Pansus berharap penguatan pengawasan, perbaikan data, dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan daerah tanpa harus bergantung pada penambahan beban pajak baru," pungkasnya. (den)
