Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Minta Perusahaan Patuhi Sistem Bagi Hasil

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
RAKERNAS : Bupati Sambas bersama istri bertemu dengan Wali Kota Palembang saat menghadiri Rakernas IX JKPI. Kedua kepala daerah itupun bertukar cinderamata. IST
RAKERNAS : Bupati Sambas bersama istri bertemu dengan Wali Kota Palembang saat menghadiri Rakernas IX JKPI. Kedua kepala daerah itupun bertukar cinderamata. IST
KOMISI A dan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menggelar rapat untuk membahas bagi hasil kebun kelapa sawit dan tenaga kerja asing yang diperkerjakan di PT Hilton, di ruang rapat DPRD Landak, Selasa (30/8). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius didampingi ketua Komisi A Cahyatanus dan Ketua Komisi B Evi Juvenalis.

Rapat tertutup kala itu mengundang Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak, serta Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak. Rapat juga mengundang Pimpinan Perusahaan PT Hilton dan Pengurus Koperasi.

Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius, mengatakan bahwa rapat hari itu membahas tentang bagi hasil kebun kelapa sawit dan tenaga kerja asing yang diperkerjakan di PT Hilton. Menurutnya DPRD meminta pemerintah untuk mendorong perusahaan yang ada di wilayah tersebut agar tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Kita tetap komitmen agar pemerintah dan tiap perusahaan dalam hal perkebunan plasma ini tunduk (patuh) kepada peraturan pemerintah yang berlaku dan itu akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” ujar Oktapius di Ngabang. (mif)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

Usut sengketa lahan 27 tahun dan laporan polisi usai ritual adat, Komisi II DPRD Kalbar segera gelar RDP bersama PT KBP dan BPN.

Inpres 11/2026 Terbit, Korporasi Wajib Mitigasi Karhutla dan Siapkan Alat Berat untuk Buka Lahan

Inpres 11/2026 Terbit, Korporasi Wajib Mitigasi Karhutla dan Siapkan Alat Berat untuk Buka Lahan

Inpres No. 11/2026 mewajibkan korporasi siapkan ekskavator dan jaga buffer zone 5 km dari api.

3 Shio Diprediksi Hidup Lebih Mudah pada 31 Agustus-6 September 2026

3 Shio Diprediksi Hidup Lebih Mudah pada 31 Agustus-6 September 2026

Naga, Ular, dan Kambing diprediksi menjalani pekan lebih mudah pada 31 Agustus-6 September 2026 dengan peluang dan bantuan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer