Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rapat tertutup kala itu mengundang Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak, serta Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak. Rapat juga mengundang Pimpinan Perusahaan PT Hilton dan Pengurus Koperasi.
Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius, mengatakan bahwa rapat hari itu membahas tentang bagi hasil kebun kelapa sawit dan tenaga kerja asing yang diperkerjakan di PT Hilton. Menurutnya DPRD meminta pemerintah untuk mendorong perusahaan yang ada di wilayah tersebut agar tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Kita tetap komitmen agar pemerintah dan tiap perusahaan dalam hal perkebunan plasma ini tunduk (patuh) kepada peraturan pemerintah yang berlaku dan itu akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” ujar Oktapius di Ngabang. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



