Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Karena bagaimanapun juga dalam pelaksanaan dan operasionalnya, perusahaan tentulah memperoleh manfaat, hasil, dan keuntungan dari usahanya. Hal ini sudah diatur dalam perundang-undangan dan akan terus dilakukan secara rutin setiap tahun, nantinya akan dirumuskan bagaimana bentuk CSR yang akan diberikan atau disampaikan kepada masyarakat di sekitar perusahaan atau unit usaha," ujar Samuel.
Dia mengakui, memang terkait CSR ini ada banyak tuntutan, terutama dari masyarakat-masyarakat dan ormas-ormas sekitar. Tuntutan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana perusahaan atau unit usaha berkontribusi untuk mendukung program dan kegiatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan atau sarana prasarana lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan sarana air bersih.
Lanjut dia, CSR ini memang sudah diatur dalam perundang-undangan. Dan juga dari sisi pemerintah memiliki keterbatasan dengan anggaran yang terbatas sehingga pemerintah tidak akan mampu untuk memperbaiki atau mengadakan sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk semua daerah di wilayah di Kabupaten Landak.
"Maka dari itu melalui CSR ini betul-betul membantu, mendukung, dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Memang kalau kita melihat, wajar saja kalau masyarakat dan ormas mengharapkan kepedulian seperti ini karena kaitan dengan CSR ini untuk membantu masyarakat. Masyarakat punya kemampuan dan kapasitas dalam melihat secara sepintas bahwa perusahaan atau unit usaha memiliki kemampuan untuk membantu mengadakan sarana dan prasarana tersebut," tuturnya.
Menurut Samuel, CSR ini perlu dibahas bersama untuk menetapkan bentuk dan besarannya. Tentunya berdasarkan kepada perundang-undangan yang ada sehingga CSR ini nantinya harus proporsional dan sesuai dengan ketentuan. "Diharapkan agar CSR ini bisa di inventarisir sehingga tidaklah liar atau ada proposal-proposal yang disampaikan oleh masyarakat, ormas ataupun perorangan menyampaikan proposal-proposal mengatasnamakan CSR tersebut yang mana membuat dilema perusahaan apakah proposal tersebut diakomodir atau tidak karena jumlahnya yang banyak," tegas Samuel.
PJ Bupati menyampaikan dengan adanya Rapat Koordinasi Forum CSR/TSLP ini nantinya pihak Pemerintah Daerah bisa mengetahui berapa besar kontribusi CSR perusahaan atau unit usaha yang nantinya data-data tersebut bisa disampaikan kepada masyarakat luas. "Nantinya data-data tersebut dikumpulkan agar kami dari Pemda bisa meluruskan informasi terkait CSR perusahaan atau unit usaha kepada masyarakat yang tidak tahu bahwa perusahaan atau unit usaha tersebut sudah memberikan CSR-nya kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya," tutup Samuel. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



