Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi C DPRD Kerja Sama Pemkab Tangani Stunting

m
Penulis: miftakhair❯
Rapat Komisi C DPRD Landak dan DSP3AKB Kabupaten Landak, Selasa (23/5). (ISTIMEWA)
Rapat Komisi C DPRD Landak dan DSP3AKB Kabupaten Landak, Selasa (23/5). (ISTIMEWA)
NGABANG - Komisi C DPRD Kabupaten Landak menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSP3AKB) Kabupaten Landak terkait penanganan stunting di wilayah tersebut pada Selasa, (23/5).

Dalam kesempatannya, Ketua Komisi C DPRD Landak Margareta mengatakan agenda rapat kali ini adalah terkait Penanganan Stunting di Kabupaten Landak. “Terkait penanganan stunting di Kabupaten Landak, di mana terdapat 20 desa lokus dan kita ingin bekerjasama lebih intens lagi untuk dapat mengurangi angka stunting di Kabupaten Landak,” ujar Margareta di Ngabang.

Selain itu, Margareta mengatakan tugas DPRD sebagai Budgeting (anggaran) dan Controling (pengawasan) wajib untuk dapat mendengarkan program-program kerja dari tim eksekutif.

“Dimana kita dari DPRD Landak sesuai dengan tugas kita sebagai Budgeting dan Controling kita wajib untuk dapat mendengarkan program-program kerja kemudian pelaksaannya dari tim eksekutif, di mana dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Landak sebagai Sekretaris Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting di Landak Tahun 2023-2024 seperti tertuang dalam SK Keputusan Bupati Landak Nomor 176/DSP3AKB/Tahun 2023,” ujar Margareta.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Landak, Paolip mengatakan pihaknya berharap dapat bekerjasama dengan Komisi C DPRD Landak untuk menuntaskan penurunan stunting di wilayah tersebut. Sesuai dengan surat keputusan susunan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Landak Tahun 2023-2024, di mana Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Landak ditunjuk sebagai Sekretaris Pelaksana yang bertugas sebagai Membuat dan Mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten.

Pihaknya bertugs untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan. Selain itu, pihaknya juga bertugas merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi.

“Kami juga mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten,” ungkapnya.(mif)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Nilai JDIH DPRD Landak dan Pontianak Rendah, Kemenkum Kalbar Turun Tangan Benahi Sistem

Nilai JDIH DPRD Landak dan Pontianak Rendah, Kemenkum Kalbar Turun Tangan Benahi Sistem

Kanwil Kemenkum Kalbar benahi pengelolaan JDIH DPRD Landak dan Pontianak yang nilainya masih rendah.

Program PASTI Serahkan Dokumen Pembelajaran untuk Keberlanjutan Penurunan Stunting di Kalbar

Program PASTI Serahkan Dokumen Pembelajaran untuk Keberlanjutan Penurunan Stunting di Kalbar

Capai hasil gemilang dengan naiknya berat badan ribuan anak baduta, Program PASTI serahkan dokumen praktik baik stunting ke Pemprov Kalbar.

Penguasa Lahan Sagu Dunia, Mengapa Ketahanan Pangan dan Gizi Kita Tetap Rentan?

Penguasa Lahan Sagu Dunia, Mengapa Ketahanan Pangan dan Gizi Kita Tetap Rentan?

Potensi sagu Indonesia sangat besar, tetapi belum optimal untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi di tengah tingginya stunting.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer