
NGABANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Landak menertibkan ratusan alat peraga kampanye (APK) serentak di seluruh kecamatan di wilayah tersebut pada Senin (12/2).
Operasi penertiban APK tersebut dilakukan karena telah memasuki masa tenang Pemilu 2024 pada 11 – 13 Februari mendatang.
Bawaslu Landak bersama Satpol PP Kabupaten Landak melakukan penertiban APK di sepanjang jalan raya di Kecamatan Ngabang dan Jelimpo.
Satpol PP mengerahkan 20 orang anggotanya untuk menurunkan APK. Satu persatu APK berupa baliho dan bendera milik peserta Pemilu yang masih terpasang di sejumlah titik diturunkan.
“Masa tenang itu adalah masa yang tidak boleh dilakukan aktivitas kampanye. Kita hari ini, fokus kepada penertiban alat peraga,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Landak Barto Agato Dirgo kepada wartawan di Ngabang, Senin (12/2).
Ia mengatakan, pihaknya akan menertibkan APK selama dua hari, yakni 12 dan 13 Februari. Berdasarkan laporan Panwaslu kecamatan kepada mereka bahwa masih ada beberapa APK yang terpasang. Meskipun, tak dipungkiri dia juga, sudah ada peserta Pemilu yang menertibkan secara mandiri.
Bawaslu Landak menurutnya juga sudah memberikan surat kepada partai politik untuk menertibkan sendiri pada 8 Februari lalu. Surat tersebut berisikan imbauan agar peserta pemilu dapat menertibkan APK pada 11 Februari.
“Kita ingin menyampaikan bahwa pendidikan politik ada di parpol. Sesuai UU mereka yang menurunkan secara mandiri. Setelah itu baru kita menurunkan sebagai pelanggaran administrasi,” ungkap Dirgo.
APK yang diturunkan tersebut menurutnya akan disimpan di Kantor Bawaslu Kabupaten Landak. Peserta Pemilu akan mereka berikan waktu untuk mengambil APK miliknya. Jika APK tersebut tidak diambil maka dipastikan dia, akan dimusnahkan.
“Masa kampanye sudah berakhir pada 10 Februari. Kampanye telah berlangsung selama 75 hari. Kampanye itu terdiri dari kampanye tetap muka, kampanye rapat terbatas, kampanye rapat umum.
Lalu ada juga kampanye yang dilakukan dengan pemasangan alat peraga. Sehingga alat peraga yang masih terpasang kita tertibkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Landak Wibersono memastikan bahwa pihaknya siap mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Termasuk pada kegiatan penertiban APK se-Kabupaten Landak.
“Tugas pokok kami adalah salah satunya penegakan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Keterlibatan Satpol PP adalah membantu penertiban APK yang aturannya memang harus ditertibkan selama tiga hari sebelum hari pencoblosan,” ungkap Wibersono.
Komisioner KPU Kabupaten Landak, Helena Sumanti mengatakan, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masa tenang berlangsung sepanjang 11 – 13 Februari 2024.
“Pada masa tenang, dilarang melaksanakan kampanye pemilu berupa di media masa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang media menyayarkan berita iklan rekam jejak atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,” ungkapnya.
Termasuk juga branding partai politik peserta Pemilu, maupun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.
Selain itu, dijelaskan dia juga bahwa penutupan akun media sosial dan pembersihan alat beragak kampanye dilakukan oleh peserta pemilu paling lambat 11 Februari 2024, kecuali atribut di sekretariat partai politik.
“APK yang dimaksud ialah yang memuat citra dirinya, ada nomor urutnya atau pun logo partai yang mengikuti kontestasi pemilihan ini. Itu memang diminta untuk diturunkan atau dibersikan seperti itu,” kata dia.
KPU berharap pada masa tenang ini seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Landak dapat menentukan pilihannya. Hal tersebut tentu tidak terganggu dengan banyaknya alat peraga kampanye yang masih terpasang.
“Harapannya mereka (masyarakat) dapat menentukan pilihan dengan penuh ketenangan, dengan pilihan hati yang tepat, yang sesuai dengan visi dan misi dari calon-calon yang mengikuti kontestasi ini,” tutup Helena. (mif)



