
NGABANG - Pj Bupati Landak Gutmen Nainggolan, menginstruksikan agar kepala desa tidak condong atau mendukung salah satu calon tertentu sebagai bentuk netralitas kepala desa sebagai pejabat pemerintahan desa.
Hal itu diungkapkan Gutmen saat membuka kegiatan sosialisasi tentang netralitas kepala desa dan perangkat desa dengan tema 'Penguatan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Guna Mengantisipasi Terjadinya Pelanggaran pada Pilkada 2024 di Kabupaten Landak', Senin (5/8).
Dikatakan Gutmen, kegiatan ini bertujuan untuk mengimbau kepada segenap aparatur pemerintah, khususnya aparatur pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 nanti. Namun, untuk pelaksanaan pentahapannya sudah dilaksanakan mulai 26 Januari 2024 lalu.
"Kepala Desa merupakan ujung tombak pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada di desanya masing-masing karena merupakan ujung tombak pembangunan, termasuk pembangunan partisipasi politik di wilayahnya," kata Gutmen.
"Namun saya juga mengingatkan kepada kepala desa, dalam melakukan sosialisasi tersebut, kepala desa tidak boleh condong atau mendukung salah satu calon tertentu sebagai bentuk netralitas kepala desa sebagai pejabat pemerintahan desa," sambungnya.
Selain itu, kata Gutmen, semua elemen masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam pengawasan pemilihan umum kepala daerah ini. Hal ini penting karena akan menentukan arah kebijakan kita ke depan melalui perhelatan demokrasi yang akan melahirkan pemimpin yang berkualitas melalui proses yang juga berkualitas.
Dirinya meminta agar kepala desa dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat desanya untuk turut serta secara aktif memberikan suaranya dalam pemilihan umum kepala daerah sebagai bagian dari hak demokrasi masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat berupa sosialisasi waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan cara atau bentuk penyaluran hak pilihnya.
Dirinya menegaskan kepada kepala desa dan perangkat desa bahwa dilarang melakukan politik praktis. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pelanggaran dapat dipidana, baik dengan penjara maupun denda.
Untuk itu, ia mengajak kepala desa maupun perangkat desa, "Mari kita saling menjaga netralitas kita selaku aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Landak ini," tegasnya. (arf)



