Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Landak Demo Tolak Transmigrasi, Desak Pemerintah Evaluasi Program

A
Penulis: Arief Nugroho❯
Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Masyrakat di Kabupaten Landak saat menggelar unjuk rasa menolak program transmigrasi di Kalbar.
Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Masyrakat di Kabupaten Landak saat menggelar unjuk rasa menolak program transmigrasi di Kalbar.

PONTIANAK POST - Gelombang penolakan program transmigrasi di Kalimantan Barat terus terjadi. Kali ini sebanyak 28 Aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menggelar aksi damai, sebagai bentuk penolakan terhadap program transmigrasi yang digulirkan pemerintah pusat.


Advertisement

Aksi berlangsung di Simpang Tiga Jalan Raya Dusun Pulau Bendu, Kecamatan Ngabang, Jumat (18/7).

Unjuk rasa ini menyuarakan pesan penolakan program transmigrasi sebelum memicu konflik sosial di Bumi Kalimantan.

Koordinator aksi, Ferry Sak, dalam orasinya menyampaikan keresahan masyarakat lokal atas dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Ia menilai program transmigrasi justru memperlebar jurang kesenjangan dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat lokal dan pendatang.

Advertisement

“Kami tidak ingin Kalimantan menjadi bom waktu di atas jerami kering. Pemerintah harus menghentikan program ini dan mengevaluasi secara menyeluruh. Kalau tidak, ini bisa jadi sejarah kelam baru untuk bangsa kita,” tegas Ferry.

Dalam orasinya, Ferry juga menyampaikan bahwa masyarakat Kalimantan tidak menolak kehadiran pendatang, namun menolak sistem transmigrasi terstruktur yang tidak melibatkan masyarakat adat dan mengabaikan pembangunan lokal.

“Kami terbuka pada saudara-saudara dari Jawa, Bugis, Batak, dan lainnya yang datang secara mandiri. Tapi kami tolak program berpola dan dibayai negara yang justru merugikan masyarakat lokal,” katanya.

Advertisement

Aliansi ormas tersebut bahkan mendesak agar Kementerian Transmigrasi dibubarkan, karena dinilai gagal melihat realitas sosial dan kultur masyarakat Kalimantan.

Ada lima poin tuntutan yang disuarakan oleh pengunjuk rasa, di antaranya, evaluasi menyeluruh program transmigrasi dan potensi konflik horizontal yang menyertainya, hentikan program transmigrasi ke Kalbar dan fokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar masyarakat lokal, bangun desa-desa tertinggal di Kalimantan: jalan, pendidikan, listrik, dan layanan kesehatan.

Kemudian, libatkan masyarakat adat dalam kebijakan strategis nasional seperti RPJMN 2025-2029, dan jika transmigrasi tetap dipaksakan, aksi lanjutan akan dilakukan melalui jalur hukum, sosial, akademik, hingga gerakan massa. (arf)

Advertisement

Artikel Terkait

Kapal BBM Sudah Merapat, Warga Ketapang Menanti SPBU Kembali Normal

Kapal BBM Sudah Merapat, Warga Ketapang Menanti SPBU Kembali Normal

Dua kapal pengangkut BBM tiba di Jobber Ketapang pada Jumat (16/10). Warga berharap distribusi ke SPBU segera normal setelah mengalami kesul

Listrik Desa APBN 2026 Masuk Kayong Utara, Lima Desa Jadi Sasaran Pembangunan Lisdes

Listrik Desa APBN 2026 Masuk Kayong Utara, Lima Desa Jadi Sasaran Pembangunan Lisdes

Pembangunan Lisdes melalui APBN 2026 akan menyasar lima desa di Kayong Utara. Pemkab meminta dukungan warga agar program berjalan lancar.

Warga Kayong Utara Hilang Saat Memancing, Diduga Diterkam Buaya Muara di Guntung Karawang

Warga Kayong Utara Hilang Saat Memancing, Diduga Diterkam Buaya Muara di Guntung Karawang

Warga Kayong Utara hilang saat memancing di Guntung Karawang, diduga diterkam buaya muara. Tim SAR masih menyisir lokasi kejadian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer