Hukum Adat Cegah Politik Uang

PONTIANAK – Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat Faisal Riza menjelaskan perlu adanya kajian lebih dalam jika kearifan lokal dijadikan instrument untuk mencegah terjadinya politik uang pada pilkada serentak 2020.

“Kami memikirkan dalam konteks pencegahan, apakah bisa mendorong norma lokal, misalnya hukum adat untuk mencegah politik uang,” kata Faisal saat dihubungi Pontianak Post, siang kemarin.

Meski demikian diakuinya bahwa hukum adat ini tidak hanya milik salah satu etnis. Hukum adat ini juga bekerja di tingkat bawah, bukan hanya di tingkat elit. Kemudian kelembagaan (adatnya) ada sampai ke tingkat kampung.

Ia melanjutkan pengkajian itu dilakukan agar tidak berbenturan dengan masalah lain. Termasuk memastikan perangkat adat yang akan digandeng netral dan tidak berpihak.

“Saya sedang melakukan survei dengan beberapa pihak, untuk melakukan assisment. Tapi memang harus kaji lebih lanjut, karena ada beberapa syarat yang harus dipastikan. Misalnya saja, pemangku adatnya itu bukan partisan. Pemangku adat juga yang bisa menjaga keluhuran nilai adat,” katanya.

Faisal menegaskan digunakannya instrumen hukum adat itu semata-mata untuk menjaga pelaksanaan pilkada 2020 bebas dari politik uang. Ini dikarenakan dari cacatan Bawaslu pada pemilu 2019, tidak ada satupun dugaan politik uang yang dapat dibuktikan padahal ada 17 dugaan politik uang yang ditangani dan satu diantaranya dibawa ke pengadilan namun tidak terbukti.

Akademisi dari Universitas Tanjungpura, Jumadi menjelaskan, penyelesaian perkara pada pilkada tetap mengacu pada hukum positif, UU sudah mengatur penyelenggaran pemilihan kepala daerah. “Jadi saya pikir itu yang dikedepankan,” kata dia.

Namun diingatkannya juga bahwa jangan sampai pemberlakukan kearifan lokal atau bentuk hukum adat dalam pencegahan politik uang menjadi persoalan baru. Perlu ada kesepakatan jika menggunakan hukum adat sebagai bentuk instrumen kearifan lokal untuk mencegah terjadi politik uang dalam pilkada.

Kesepakatan itu dimaksudkan karena melihat masyarakat Kalimantan Barat yang beragam sehingga dalam penggunaan hukum adat tidak hanya bersumber dari satu kelompok saja. Hal itu juga yang menjadi alasan bahwa dalam penerapan hukum adat antara satu dan yang lainnya tidak sama.

“Jadi agak sulit dilakukan, karena diperlukan kesepakatan sosial dan tidak boleh bertentangan hukum yang berlaku,” ujar dia.

Jumadi melihat munculnya wacana itu karena tidak mampunya institusi penyelenggara pemilu untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. “Termasuk politik uang itu, jadi sah-sah saja, selama tidak bertentangan atau melebihi aturan hukum positif,” kata dia.

Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiyawati mendukung upaya untuk mencegah dan memberantas politik uang. Termasuk menjadikan hukum adat dalam upaya pencegahan politik uang.

“Sekali lagi dalam kontek pencegahan, tetapi jika dalam kontek penegakan hukumnya, kami masih perlu mendengar, mempelajari penjelasan dan konsepnya,” ujar Umi di Pontianak, kemarin.

Umi menyarankan agar disiapkan konsep yang jelas ketika menjadikan hukum adat sebagai alat pencegahan politik uang. Konsep itu harus jelas dan terukur serta menjamin prinsip kesetaraan dan keadilan agar dipahami semua kalangan baik pasangan calon sebagai peserta pemilihan, masyarakat hingga penyelenggara pemilihan di setiap jenjang.

Meski demikian dijelaskannya juga bahwa undang-undang tentang pemilu dan pemilihan sudah cukup baik mengatur tentang larangan politik uang. Terutama undang-undang tentang Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengatur upaya pencegahan dan larangan tentang politik uang.

Mulai dari larangan transaksi saat pencalonan di partai politik disertai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Bahkan jika sudah dilantik pun bisa dibatalkan apabila hal ini terbukti di pengadilan.(mse)