Oleh: Saidina Ali, M.Pd*
KELUARGA menanamkan nilai kejujuran sejak anak belum mengenal kata "pemilu". Sekolah dasar melatih nilai itu dalam praktik demokrasi kelas sehari-hari. Namun keduanya akan berjalan setengah hati jika berhenti di pagar rumah dan gerbang sekolah, tanpa disambung oleh masyarakat yang lebih luas. Di sinilah letak peran strategis masyarakat sipil, tempat ibadah, komunitas, dan berbagai simpul sosial lain sebagai perekat yang menyambungkan pendidikan demokrasi dini dengan kehidupan nyata warga di lingkungan tempat tinggalnya.
Kita perlu jujur mengakui bahwa politik uang bukan semata soal individu yang menerima amplop, melainkan juga soal norma sosial yang telanjur dianggap wajar. Riset tentang perilaku pemilih di Indonesia menemukan bahwa persepsi "semua orang juga melakukannya" menjadi salah satu alasan kuat mengapa seseorang bersedia menerima pemberian dari kandidat, bahkan ketika ia sesungguhnya tahu itu tidak dibenarkan.
Fenomena ini diperparah oleh ruang digital, misalnya ketika konten yang menertawakan istilah "serangan fajar" menjadi viral dan tanpa disadari mewajarkan praktik itu sebagai bagian alamiah dari pemilu, bukan pelanggaran yang harus ditolak. Ketika norma keliru semacam ini sudah mengakar di tengah komunitas, pengawasan formal oleh negara sering kali kehilangan daya cegahnya. Untuk melawan norma yang salah, dibutuhkan norma tandingan yang tumbuh dari komunitas itu sendiri.
Di sinilah lembaga masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal memainkan peran yang sulit digantikan oleh lembaga negara mana pun. Mereka memiliki kedekatan personal dan kepercayaan yang telah terbangun bertahun-tahun dengan warga, sesuatu yang tidak bisa diciptakan hanya dengan sosialisasi formal menjelang hari pemungutan suara.
Modul pendidikan pemilih yang disusun bersama komunitas lokal, menggunakan bahasa dan idiom yang akrab bagi warga setempat, jauh lebih mudah diterima dibanding materi seragam yang disusun terpusat dari Jakarta tanpa mempertimbangkan konteks lokal Kalimantan Barat yang beragam suku dan budayanya.
Tempat ibadah adalah salah satu simpul sosial paling strategis yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Masjid, gereja, vihara, pura, dan kelenteng adalah ruang yang telah dipercaya masyarakat jauh sebelum lembaga kepemiluan modern dibentuk. Ketika pesan tentang bahaya politik uang disampaikan dari mimbar oleh sosok yang dihormati warga, bobot moralnya jauh berbeda dibanding ketika disampaikan oleh petugas yang baru datang menjelang pemilu lalu menghilang begitu pesta demokrasi usai. Pesan bahwa "menjual suara berarti mengkhianati amanah" akan lebih membekas ketika disampaikan dalam bahasa keyakinan yang sudah dipegang teguh oleh jemaah atau umat sejak lama.
Selain institusi keagamaan, komunitas berbasis profesi juga punya peran penting yang kerap terlewat. Asosiasi guru dan perkumpulan orang tua murid dapat menjadi jembatan yang menyambungkan nilai yang diajarkan di sekolah dengan praktik nyata di rumah masing-masing keluarga. Komunitas literasi dan media warga dapat membantu generasi muda, khususnya pemilih pemula, membaca konten digital secara lebih kritis, sehingga tidak mudah terseret arus konten yang menormalisasi politik uang di media sosial. Ruang-ruang asosiasi semacam ini, sekecil apa pun bentuknya, adalah tempat opini publik yang sehat terbentuk melalui perbincangan yang bebas dari dominasi uang dan kekuasaan.
Namun harus diakui, banyak inisiatif baik dari masyarakat sipil berhenti di tengah jalan bukan karena kurang niat, melainkan karena keberlanjutan pembiayaan dan kapasitas yang lemah. Program berhenti ketika hibah donor selesai, atau ketika pengurus inti pindah tempat tinggal. Karena itu dibutuhkan model pembiayaan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga donor, dan swadaya komunitas, agar program yang sudah terbukti efektif tidak mati suri setiap kali proyek formalnya berakhir.
Bawaslu Kalimantan Barat, melalui program pengawasan partisipatif dan kemitraan dengan berbagai komunitas, telah memulai langkah ke arah ini. Namun langkah itu perlu terus diperluas dan dijaga keberlanjutannya di luar masa kampanye, agar masyarakat tidak hanya dilibatkan ketika dibutuhkan menjelang pencoblosan, melainkan diberi ruang tumbuh sepanjang siklus kehidupan berdemokrasi. Bawaslu tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran masyarakat sipil, melainkan menjadi pengikat yang memastikan seluruh rantai pencegahan, mulai dari keluarga, sekolah dasar, pemilih pemula, hingga komunitas, bekerja sebagai satu ekosistem yang saling menopang.
