DPRD Sahkan 14 Raperda Sepanjang Tahun 2020

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang mengeahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Ketapang di penghujung tahun 2020. Empat Raperda tersebut disahkan dalam rapat paripuna yang digelar pada Selasa (22/12). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir, dan dihadiri Penjabat Sekda Ketapang, Suherman.

Rapat tersebut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ketapang, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya. Empat Raperda tersebut disahkan setelah tujuh fraksi di DPRD Ketapang menyampaikan pendapat akhirnya dan menyetujuinya menjadi Perda.

Empat Raperda tersebut adalah Raperda tentang Perencana Detail Tata Ruang Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak-Kuala Satong. Raperda tentang Perusahaa Umum Daerah Tirta Pawan. Raperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Raperda tentang Pokok-Pokok Rengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuh fraksi yang menyetujui Raperda tersebut adalah Fraksi Golkar yang disampaikan melalui juru bicaranya, Gusmani. Fraksi PDIP disampaikan oleh Kurniawan, Fraksi Gerindra disampaikan oleh Yakobus Dingum Sudiyanto, Fraksi Hanura disampaikan oleh Mat Ari, Fraksi Nasdem disampaikan oleh Fathol Bari, Fraksi PPP disampaikan oleh Musyawiri, dan Fraksi PAN disampaikan oleh Usman Diyanto.

Setelah semua fraksi menyetujui, pimpinan rapat, Jamhuri Amir, menandatangani Surat Keputusan DPRD Ketapang Nomor 22 Tahun 2020 yang terlebih dibacakan oleh Sekretaris DPRD Ketapang, Maryadi Asmu’ie. Acara dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan DPRD Ketapang dan tanggapan fraksi-fraksi yang diserahkan oleh Jamhuri Amir, kepada Pj. Setda Ketapang, Suherman.

Ada beberapa saran dan masukan dari fraksi DPRD Ketapang. Di antaranya dengan persetujuan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerja yang berkualitas dan akuntabilitas, dapat mewujudkan tata ruang yang baik, memberikan pelayanan yang optimal. Walaupun empat Raperda ini diproses dalam waktu singkat yaitu kurang lebih tiga pekan, tetapi proses tatanannua tetap dilakukan, sehingga dapat terselesaikan. "Waktu yang singkat tersebut karena Raperda ini dianggap urgensi untuk Kabupaten Ketapang," kata Jamhuri.

Dia mengungkapkan, sikap sportifitas fraksi-fraksi DPRD Ketapang mengenai Pilkada Ketapang tetap ditinjau dengan mengucapkan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada pilkada serentak 9 Desember 2020. "Dari empat Raperda tersebut menjadi payung hukum untuk penambah Ketapang dan merupakan bagian visi misi Bupati Ketapang," ungkapnya.

DPRD Ketapang di tahun 2020 telah mengesahkan sebanyak 14 Raperda menjadi Perda Ketapang. Sebanyak 10 Raperda disahkan pada 13 November 2020 dan 4 Raperda disahkan tanggal 22 Desember 2020. (*)