Pandangan Umum Tujuh Fraksi Terhadap 10 Raperda

PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak melaksanakan rapat paripurna lanjutan tentang ajuan 10 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tengah digodok Pemerintah Pontianak bersama legislatif. Pada pelaksanaan Rapat Paripurna, Rabu, 14 April 2021, Wali Kota Pontianak mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap ajuan raperda yang tengah digodok.

"Hari ini pelaksanaan paripurna, mendengarkan pandangan umum dari tujuh fraksi tentang ajuan 10 Raperda yang telah dibahas lalu. Usai mendengar pandangan umum tujuh fraksi, kami tinggal menunggu jawaban dari Wali Kota Pontianak tentang 10 Raperda ini," ujar Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin.

Kesepuluh raperda ini terkait; perubahan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembangunan ketahanan keluarga, pengelolaan sampah, pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Perubahan Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Perumda BPR Khatulistiwa, pendidikan karakter dan akhlak mulia, bantuan keuangan partai politik. Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal Pemkot Pontianak ke Perumda BPR Khatulistiwa.

FOTO BERSAMA: Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak foto bersama Wali Kota Pontianak dalam rapat paripurna.

Lalu Raperda pelayanan air minum Perumda Tirta Khatulistiwa dan perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Secara keseluruhan Satarudin mendengar langsung pandangan dari tujuh fraksi. Yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, PKS, PPP, Fraksi Hati Nurani Golkar Bintang Demokrat dan Fraksi Amanah Keadilan Bangsa.

Hasil paripurna ini akan dibahas lebih lanjut oleh tim Badan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Pontianak. Ia menargetkan bulan Juni kesepuluh Raperda ini dapat disahkan.

Selain mengupayakan pengesahan sepuluh Raperda ini menjadi Perda. Satarudin meminta agar Peraturan Daerah yang telah ada dapat dibuatkan Perwa-nya. Sebab dari kajian Bapemperda, terdapat belasan Perda belum miliki Perwa. Alhasil Perda tersebut tidak dapat digunakan alias tumpul. "Ini juga menjadi perhatian kami," tandas Satarudin. (iza)

PANDANGAN UMUM: Anggota DPRD Pontianak Nurfadli membacakan pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan.

PANDANGAN UMUM: Anggota DPRD Pontianak Anwar Ali membacakan pandangan umum dari Fraksi Hati Nurani Golkar Bintang Demokrat.

PANDANGAN UMUM: Anggota DPRD Pontianak Zulfidar membacakan pandangan umum dari Fraksi Amanah Keadilan Bangsa.

PARIPURNA: Rapat Paripurna mendengarkan pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap 10 Raperda.