Penanganan Stunting Mesti Berbasis Data
BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan rapat kerja daerah program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Barat, Rabu (22/2), di Hotel Mercure Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji membuka kegiatan tersebut.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan bersama-sama. Kuncinya, tiap daerah mesti memiliki data lengkap by name by address. Jika sudah memiliki data lengkap akan lebih mudah dalam upaya percepatan penurunan stunting ini.
Menurut Midji, jika data lengkap bisa didapat hingga tataran desa. Maka persoalan ini akan mudah diselesaikan. Ia mengatakan, lebih dari 68 persen desa di Kalbar berada di wilayah perkebunan dan tambang. Sebagai langkah menurunkan stunting, ia juga akan meminta CSR setiap perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk bersumbangsih dalam penurunan stunting di wilayahnya masing-masing.
“Jika satu perusahaan bisa membantu makanan bergizi sebanyak seratus KK setiap bulan. Saya rasa tak begitu besar jumlahnya jika dibanding dengan jumlah CSR yang harus mereka keluarkan,” ujarnya.
Jika di desa tersebut masih ditemukan stunting, menurut Mijdi, akan berpengaruh pada perkebunan di sana. Langkah bantuan makanan bergizi pada keluarga stunting bisa dilakukan.
Apalagi ketika melihat pascabencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah Kalbar tempo lalu. Disitu, pergerakan bantuan pasokan makanan buat warga tertimpa bencana mengalir deras.
Dari informasi yang didapatnya, untuk bantuan telur bisa mencapai 150 ribu butir. Jika sekarang dalam satu bulan bisa membantu lima ribu telur, jika satu desa dua ratus keluarga. “Tinggal dibagi satu desa bisa dapat berapa banyak telur,” ungkapnya.
Midji melanjutkan, seperti penanganan inflasi, fokus pemerintah juga memberikan bantuan sembako pada masyarakat yang masuk dalam daftar Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, sebagian besar dari PKH pasti ada yang terpapar stunting. Artinya melalui sinergi program ini, upaya penurunan stunting juga dapat terbantu.
Saat ini, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Kalbar mampu menurunkan angka stunting sebesar dua persen. Ini merupakan kerja keras semua pihak. Sebab tidak mudah untuk menurunkan angka stunting hingga dua persen.
Wakil Gubernur Kalbar sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kalbar mesti turun ke daerah-daerah untuk melakukan berbagai intervensi. Seperti di Sambas, jika data mereka sudah by name by address, ia yakin dalam dua tahun stunting di Sambas bisa turun di bawah 20 persen.
Keoptimisan dia, bahwa Sambas bisa turun di bawah 20 persen, sangat berdasar. Sambas merupakan penghasil beras. Begitu juga sektor perkebunan miliki potensi jeruk. Belum lagi sektor perkebunan hingga perikanannya. Sangat menunjang. Untuk infrastruktur dari satu desa ke desa lainnya juga sudah aman.
“Desa di Sambas ini banyak yang terbaik. Bahkan ada desa di Sambas urutan 17 dari 74 ribuan desa se-Indonesia. Nanti saya mau lihat data di desa ini apakah ada stuntingnya apa tidak. Kemarin saya ke sana, sepertinya tidak ada. Tapi akan saya pastikan nanti baru saya sampaikan ke publik,” ujarnya.
Deputi Bidang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana BKKBN RI, Eni Gustina mengatakan, rapat kerja daerah program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Barat bisa menjadi wadah buat memperkuat segala lini program yang sudah direncanakan. Salah satu fokusnya adalah percepatan penurunan stunting.
“Kami (BKKBN) mengapresiasi dan terima kasih pada Kalbar yang sudah mampu menurunkan angka stunting secara nasional dari 29,8 menjadi 27,8 persen. Tidak mudah menurunkan 2 persen. Bahkan ada dua kabupaten di Kalbar yang betul-betul luar biasa dalam menurunkan angka stunting. Yaitu Kubu Raya dan Sintang,” ujarnya kepada awak media.
Meski demikian, secara keseluruhan BKKBN masih mengejar target nasional di bawah 20 persen. Nasional juga belum bisa mencapai target itu, dimana sampai saat ini angka stunting nasional berada di 21,6 persen.
Melalui rakerda ini semoga semua pihak bisa memfokuskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Kemudian apa yang sudah dilakukan tinggal diperkuat.
“Saya baru mendapatkan pencerahan dari Gubernur, bahwa penanganan stunting ini tidak terlepas dari bagaimana upaya kita untuk meningkatkan status desa. Bagaimana desa-desa tertinggal harus dijadikan desa mandiri,” ujarnya.
Karena ini adalah intervensi sensitif, yang betul-betul sangat berpengaruh pada penurunan stunting. Dalam kegiatan tersebut, ia juga mendengar langsung Gubernur Kalbar memaparkan tentang percepatan menjadikan desa berkembang dan desa mandiri.
Sebab dengan didapuknya desa-desa dengan status mandiri, ia percaya akan ikut pula dengan turunnya kasus stunting di desa-desa khususnya di Kalbar. (iza)
