DPRD Peduli Sektor Pertanian, Dukung Pemkab Sambas Wujudkan Program Ketahanan Pangan

Salah satunya, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas menggagas Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sudah disetujui di akhir 2023 lalu.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas Tjong Tji Hok yang merupakan Ketua Panitia Khusus menyebutkan jika Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai bagian upaya daerah memenuhi kesejahteraan bagi masyarakat sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Pemerintah daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan komponen pendukung dasar hidup dan mitra utama dan strategis bagi kesejahteraan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra.

Terlebih di tengah tantangan serta gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, menjadi perhatian Pemkab dan DPRD Kabupaten Sambas.

“Melalui Perda yang sudah disetujui di akhir Tahun 2023 ini, bagian upaya  menghadirkan kebijakan untuk memaksimalkan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Sambas,” tutur dia.

Menurut Bruno, dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar.

Lanjut dia, petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani dan akses pasar.

“Pelaku utama pembangunan pertanian adalah para petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut petani penggarap atau buruh tani,” papar dia.

Diharapkan, Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kedepannya menjadi upaya Pemerintah daerah membantu petani menghadapi permasalahan, kesulitan memperoleh sarana dan prasarana pertanian serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani.

Selain sebagai landasan hukum, Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga sebagai upaya meningkatkan kemampuan petani, melaksanakan usaha tani dan meningkatkan akses petani pada sumberdaya pertanian untuk lebih produktif dan berkelanjutan.

"Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan upaya pemerintah daerah membentuk landasan hukum dalam membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan seperti memperoleh sarana dan prasarana pertanian, kepastian usaha, risiko kegagalan panen dan permasalahan pertanian lainnya juga sebagai upaya meningkatkan kemampuan petani melaksanakan usaha tani dan meningkatkan akses petani pada sumberdaya pertanian untuk lebih produktif dan berkelanjutan," ucap Bruno.

Perda Perlindungan dan Pemberdayaan petani dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk menjadi daerah swasembada pangan di Kalimantan barat.

Selain itu juga diharapkan menjadi produk hukum yang dapat mendukung Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan perlindungan produk lokal serta dapat meningkatkan produksi pertanian.

“Kami berharap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan petani sebagai produk hukum yang dapat mendukung meningkatkan Produksi pertanian dan menjadikan Kabupaten Sambas daerah swasembada pangan unggul di Kalimantan barat,” katanya.

Dalam menyelesaikan Perda tersebut, DPRD Kabupaten Sambas menggelar sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,pada akhir 2023.

Sebelumnya, DPRD melalui Panitia Khusus yang dibentuk, melakukan konsultasi Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Kalimantan Barat, bersama DistanKP Kabupaten Sambas, Bappeda Kabupaten Sambas, Disperindagkop Kabupaten Sambas, Dinas PPKH Kabupaten Sambas, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sambas dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas. Sebelumnya juga, Pansus DPRD, telah melakukan Rapat kerja bersama dinas terkait, sebelum konsultasi dan sosialisasi. (HUMPRODPRDSBS)