Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pekrindo Minta Raperda Tata Kelola Kratom Tak Bebani Petani dan Pelaku Usaha

D
Penulis: Deny Hamdani❯
Sekretaris Jenderal DPP Perkrindo Kalimantan Barat, Andri Satria Putra. (ISTIMEWA)
Sekretaris Jenderal DPP Per
krindo Kalimantan Barat, Andri Satria Putra. (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST — Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) Kalimantan Barat meminta DPRD Kalbar memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Kelola Kratom tidak memuat ketentuan yang berpotensi memberatkan petani dan pelaku usaha.

Sekretaris Jenderal DPP Pekrindo Kalimantan Barat, Andri Satria Putra, mengatakan asosiasi pada prinsipnya mendukung pembentukan regulasi tata kelola kratom di tingkat daerah.

Menurutnya, keberadaan perda dinilai penting untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan komoditas kratom. Namun, sejumlah klausul dalam raperda perlu dikaji kembali agar sesuai dengan kondisi petani di lapangan.

"Dari pihak asosiasi meyakini bahwa tujuan Tim Pansus DPRD Kalbar ini baik untuk membuat raperda. Cuma ada beberapa klausul yang sudah kita beri masukan terkait hal-hal yang memberatkan dari pihak petani,” kata Andri.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian asosiasi adalah persyaratan sertifikasi ISO bagi pelaku dalam rantai usaha kratom.

Advertisement

Andri menilai persyaratan tersebut perlu dipertimbangkan secara realistis, terutama jika dibebankan kepada petani yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

“Petani mana yang bisa melakukan ISO? Kita tahu biayanya mahal. Petani dengan pendapatan yang terbatas pasti tidak bisa membuat ISO,” ujarnya.

Karena itu, Pekrindo telah menyampaikan masukan kepada anggota DPRD Kalbar yang terlibat dalam pembahasan Raperda Tata Kelola Kratom. Andri berharap masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan Pansus dalam menyusun substansi akhir regulasi.

Meski mengkritisi sejumlah klausul, Pekrindo tidak menolak pembentukan perda tata kelola kratom. Andri justru menilai regulasi di tingkat daerah diperlukan untuk memberikan dasar hukum dan kepastian dalam pengelolaan komoditas tersebut.

“Perda kratom menurut kita penting. Memang harus ada di tingkat daerah, harus ada aturannya,” katanya.

Advertisement

Artikel Terkait

Presiden Prabowo Setujui Proyek Hilirisasi Kratom, Kalbar sebagai Penghasil Terbesar Diuntungkan

Presiden Prabowo Setujui Proyek Hilirisasi Kratom, Kalbar sebagai Penghasil Terbesar Diuntungkan

Presiden Prabowo setuju. Hilirisasi kratom menemukan titik terang. Hal ini membuka peluang nilai tambah bagi Kalimantan Barat.

DPRD Kalbar Tetap Lanjutkan Perda Kratom, Ketua Komisi III: Jangan Sampai Petani Dirugikan Isu di Amerika

DPRD Kalbar Tetap Lanjutkan Perda Kratom, Ketua Komisi III: Jangan Sampai Petani Dirugikan Isu di Amerika

DPRD Kalbar tetap lanjutkan Perda Kratom untuk lindungi petani dan pelaku usaha di tengah dinamika pasar global.

Mentan Kenalkan Metode PM-AAS, Produksi Padi Diklaim Bisa Tembus 12 Ton per Hektare

Mentan Kenalkan Metode PM-AAS, Produksi Padi Diklaim Bisa Tembus 12 Ton per Hektare

Metode PM-AAS menggabungkan teknologi modern dan pola tanam presisi untuk mendongkrak hasil panen serta pendapatan petani.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer