Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Mumpung saya hadir di Kabupaten Melawi kenapa tidak kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertemu (petugas lapangan), untuk mencari kendala yang dihadapi dan mencari solusi,” kata Pintauli.
Ia menyebut secara jumlah sebenarnya keberadaan pengelola lapangan di Kabupaten Melawi dinilainya cukup. Dengan PKB/PLKB yang PNS, PPPK dan tenaga kontrak yang ditempatkan di kecamatan yang total berjumlah 16 orang. Maka jumlah tersebut terbilang cukup untuk mengelola 11 kecamatan di Kabupaten Melawi.
Namun setelah dilakukan revie ternyata banyak hal yang masih tidak terlaporkan dengan baik sehingga hal tersebut berdampak pada capaian Kalbar menjadi rendah. Lewat pertemuan ini telah ditemukan solusi terutama dalam memasukkan data yang sebenarnya bukan hal sesuatu yang sulit.
“Kita akan terus berupaya menggali permasalahan petugas di lapangan agar pekerjaan yang dilakukan mereka tidak terasa berat,” katanya.
“Kita berharap pada akhir bulan ada perkembangan pelaporan dari petugas, kita evaluasi hari ini sampai dilevel kelompok, berbagai kendala kita coba gali dan temukan solusi,” sambungnya.
Pintauli mengungkap kendala yang disampaikan petugas lapangan juga terkait dengan tidak tersedianya anggaran saat harus bertemu kelompok bina ketahanan keluarga. Padahal sebenarnya anggaran tersebut sudah tertuang di dalam Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
“Sebenarnya ini karena ketidaksesuaian pemahaman sehingga diperlukan duduk bersama antara (pemda) kabupaten dengan petugas lapangan,” jelasnya.
“Kita berharap dengan menggali satu persatu persoalan ini dan kita sentuh hatinya maka pelaporan dari petugas lapangan bisa berjalan dan terisi dengan baik,” tutupnya. (iza)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



