Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pencegahan Korupsi, Keluarga Berperan Penting

M
Penulis: Miftahul Khair❯
BIMTEK: KPK RI menggelar Bimtek Keluarga Berintegrasi bagi Anggota DPRD Kota Pontianak.
BIMTEK: KPK RI menggelar Bimtek Keluarga Berintegrasi bagi Anggota DPRD Kota Pontianak.

 


Advertisement

SEBAGAI bentuk komitmen pencegahan perilaku korupsi di lingkungan pejabat publik, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegrasi, Kamis (3/10). Kegiatan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini dilaksanakan di Hotel Harris, Jalan Gajah Mada.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian mendukung upaya tersebut. Ia mengatakan, dari rilis data oleh KPK, sudah ada 1.648 tersangka tindak pidana korupsi sejak berdirinya KPK sampai bulan September 2023.

“Banyak perilaku korupsi salah satunya karena pengaruh keluarga serta melibatkan istri, anak dan sebagainya. Oleh sebab itu, keluarga memiliki peran penting untuk saling mengingatkan dan mencegah tindak pidana korupsi,” katanya usai membuka kegiatan.

Advertisement

Ia mengingatkan kepada setiap pejabat publik agar belajar dari contoh kasus yang ada. Tidak sedikit persoalan yang timbul pasca-kehilangan posisi salah satu anggota keluarga karena harus mendekam di penjara.

Ia memaparkan, dari data KPK, hanya 4 persen orang tua yang mampu mengajarkan kejujuran pada anak-anak. Melalui Bimtek Keluarga Berintegritas tersebut, Ani Sofian berharap dapat membentuk karakter antikorupsi.

“Di kantor kalau posisi kosong bisa diganti orang lain dan berjalan normal kembali. Tetapi jika keluarga, akan merasakan kehilangan dari keberadaan sosoknya, apakah itu suami, istri, orang tua atau anak. Efek dominonya panjang,” ungkapnya.

Advertisement

David Sepriwasa, Fungsional Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI menjelaskan, program ini adalah yang ketiga kalinya digelar. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman kepada para anggota dewan tentang tindak pidana korupsi, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

"Yang pertama dulu 2022 di Pemprov Kalbar untuk kepala dinas. Tahun 2023 itu di pemkot juga, untuk kepala dinas. Terus, sekarang untuk DPRD yang baru dilantik,” katanya. Mengacu pada tema 'Keluarga Berintegritas', pihaknya berharap pasangan bisa mendukung suami atau istrinya untuk bisa menerapkan nilai-nilai integritas.

David mendorong adanya dukungan keluarga dalam mencegah korupsi. Ia menyoroti fenomena fleksing atau pamer kekayaan yang sering dilakukan oleh pasangan pejabat. Pentingnya pola hidup sederhana bagi pejabat negara juga ditekankan dalam program ini. David menambahkan bahwa gaya hidup mewah pejabat publik dan pasangannya bisa berdampak negatif. Harapan akhir dari program ini adalah agar para anggota dewan dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan tenang.

"Banyak sekarang budaya-budaya fleksing yang notabene banyak dilakukan oleh pasangannya, sehingga itu berbuntut ke pegawai negeri atau penyelenggara negaranya dan bisa kena kasus seperti itu," sebutnya.

Ketua Sementara DPRD Kota Pontianak, Satarudin menilai kegiatan ini sangat penting bagi para anggota dewan, baik yang lama maupun yang baru. "Momen ini merupakan kesempatan yang langka dan sangat berharga buat kami, baik dewan lama maupun bagi dewan yang baru," terangnya.

Satar–sapaan karibnya, juga menganggap pentingnya nilai-nilai anti korupsi yang dapat dipelajari selama kunjungan tersebut, terutama dari aspek nilai budaya antikorupsi melalui unsur terkecil yaitu keluarga.

"Harapannya bahwa kunjungan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kami baik aspek pengembangan ataupun keluarga," pungkasnya.(iza/r)

Advertisement

Artikel Terkait

Pemkot Pontianak Petakan Tiga Area Rawan Konflik Kepentingan, dari Pengadaan, Perizinan hingga Pajak

Pemkot Pontianak Petakan Tiga Area Rawan Konflik Kepentingan, dari Pengadaan, Perizinan hingga Pajak

Pemkot Pontianak memperkuat pencegahan konflik kepentingan pada sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan pajak

Sintang Kejar Kelengkapan Eviden Penilaian KPK, Seluruh OPD Diminta Bergerak Cepat

Sintang Kejar Kelengkapan Eviden Penilaian KPK, Seluruh OPD Diminta Bergerak Cepat

Pemkab Sintang diminta melengkapi eviden penilaian KPK untuk MCSP, SPI 2026, dan persiapan evaluasi Zona Integritas.

Pemkot Pontianak Dorong Transaksi Digital untuk Cegah Korupsi dan Pungli

Pemkot Pontianak Dorong Transaksi Digital untuk Cegah Korupsi dan Pungli

Pemkot Pontianak memperkuat pengawasan dan mendorong transaksi digital untuk mencegah korupsi serta pungutan liar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer