Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mahasiswa Kalbar Demo DPRD Tolak Pemangkasan TKD dan Desak Pemerataan Pembangunan

D
Penulis: Deny Hamdani❯
ASPIRASI: Aliansi Organisasi Daerah (Organda) Kalimantan Barat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kalbar, kemarin.
ASPIRASI: Aliansi Organisasi Daerah (Organda) Kalimantan Barat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kalbar, kemarin.

PONTIANAK POST - Sekitar seratusan mahasiswa dari 14 kabupaten/ kota di Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (7/10). Aksi yang digelar sekitar pukul 15.00 WIB di halaman gedung legislatif tersebut berlangsung tertib. Para mahasiswa akhirnya diterima di Ruang Meranti untuk menyampaikan tuntutan secara resmi.


Advertisement

Aksi ini digelar oleh Aliansi Organisasi Daerah (Organda) Kalbar sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi. Koordinator aksi, Syarif Falmuliandri Tri Saris, menegaskan bahwa mahasiswa hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap masa depan Kalbar.

“Kami datang untuk mengawal pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh daerah di Kalimantan Barat,” ujar Syarif dalam pernyataannya.

Aliansi mahasiswa ini menyampaikan delapan poin tuntutan utama kepada pemerintah provinsi dan DPRD Kalbar, yang mencakup isu keuangan daerah, infrastruktur, lingkungan hidup, hingga konflik agraria.

Advertisement

Pertama, DPRD Provinsi Kalbar diminta bersikap tegas menolak rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 yang dianggap memperlambat pemerataan pembangunan di Kalbar. Kedua, pemerintah diminta meningkatkan persentase Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalbar dan pengawasan menyeluruh terhadap anggaran pembangunan jalan harus segera dilakukan.  

Selanjutnya, mahasiswa meminta dilakukan penindakan tegas terhadap truk bermuatan berlebih yang merusak infrastruktur jalan. Kemudian, mahasiswa juga menuntut adanya langkah konkret terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), termasuk pemulihan lingkungan dan penyediaan alternatif ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak harus dilakukan.

Selain itu, mereka juga meminta adanya transparansi informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Tuntutan lainnya adalah percepatan penyelesaian masalah infrastruktur di seluruh kabupaten/kota. Terakhir, mereka meminta penyelesaian konflik agraria secara adil dan transparan, khususnya antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, HTI, dan tambang.

Advertisement

Mahasiswa menilai, selama ini respons pemerintah terhadap berbagai persoalan daerah masih lamban dan minim pengawasan. Mereka menegaskan bahwa tuntutan rakyat adalah “harga mati” dan mengingatkan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan segelintir elite.

“Sejarah sedang ditulis. Kalimantan Barat kini menjadi episentrum pengingat bahwa pemerintahan harus berpihak pada rakyat,” tegas Syarif.

Aliansi Organda Kalbar berharap delapan poin tuntutan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalbar.(den)

Advertisement

Artikel Terkait

TMMD ke-130 Kodim 1210/Landak Tuntas, Rumah Warga hingga Infrastruktur Desa Berhasil Dibangun

TMMD ke-130 Kodim 1210/Landak Tuntas, Rumah Warga hingga Infrastruktur Desa Berhasil Dibangun

Kemanunggalan TNI dan rakyat berbuah manis. Pangdam XII/Tanjungpura resmikan bedah rumah hingga fasilitas air bersih hasil TMMD di Landak.

Dibangun di Lahan Negara, Begini Progres Markas Yon TP 927/Uncak Kapuas

Dibangun di Lahan Negara, Begini Progres Markas Yon TP 927/Uncak Kapuas

Pembangunan markas Yon TP 927/Uncak Kapuas di Kalis, Kapuas Hulu, terus dikebut. Targetnya, prajurit sudah mulai pindah pada Januari 2027.

Bupati Sintang Serahkan Empat Belas Usulan Pembangunan Infrastruktur Kepada Komisi V DPR

Bupati Sintang Serahkan Empat Belas Usulan Pembangunan Infrastruktur Kepada Komisi V DPR

Guna tingkatkan infrastruktur, Pemkab Sintang ajukan 14 usulan prioritas pembangunan untuk dibiayai APBN pemerintah pusat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer