DPRD Sekadau Minta Kejelasan Dana Infrastruktur dari Pemprov Kalbar

PONTIANAK POST — Ketua DPRD Kalbar, Aloysius menerima kunjungan kerja anggota DPRD Sekadau, Kamis (30/10). Pertemuan tersebut mendiskusikan soal tanggung jawab dan kejelasan anggaran infrastruktur provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sekadau.
Dalam pertemuan itu, para legislator dari Sekadau ingin memastikan berapa besar dukungan dana dari Pemprov Kalbar untuk pembangunan dan perbaikan ruas-ruas jalan strategis yang menjadi tanggung jawab provinsi.
"Rekan-rekan DPRD Sekadau ingin tahu secara pasti berapa anggaran provinsi yang turun ke wilayah mereka, terutama untuk ruas jalan Sekadau–Rawak hingga Nanga Mahap,” ujar Aloysius
Menurutnya, pada tahun anggaran 2025 ini, total dana provinsi yang masuk untuk wilayah Kabupaten Sekadau berkisar Rp 20 miliaran. Dana tersebut terbagi dalam beberapa proyek utama di bidang infrastruktur jalan dan jembatan.
“Untuk ruas jalan Sekadau–Rawak ada sekitar Rp 6 miliar yang sedang dalam tahap pengerjaan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mengalokasikan Rp 5 miliar untuk memperbaiki jembatan yang sempat roboh, sekaligus memperkuat struktur tebing di sekitar lokasi.
Sementara untuk ruas jalan Nanga Taman–Nanga Mahap, lanjut Aloysius, dana sekitar Rp 14 miliar disiapkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas pada tahun sebelumnya.
"Kita berharap ruas Nanga Taman–Mahap bisa rampung dengan anggaran itu. Tapi kondisi alam juga jadi tantangan, karena beberapa ruas sudah mengalami longsor,” katanya.
Aloysius menegaskan bahwa medan geografis di wilayah pedalaman seperti Sekadau memang menjadi kendala tersendiri bagi pembangunan infrastruktur. Beberapa ruas jalan yang melewati daerah berbukit dan dekat aliran sungai rawan longsor dan abrasi.
“Kondisi alam membuat kita harus menyiapkan penguatan tebing di beberapa titik. Karena kalau tidak segera ditangani, bisa memperparah kerusakan jalan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa tim teknis dari pemerintah provinsi akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan pengerjaan di lokasi berjalan sesuai rencana dan sesuai standar keamanan.
Aloysius mengapresiasi langkah DPRD Kabupaten Sekadau yang datang langsung untuk berdiskusi dan memastikan transparansi penggunaan anggaran provinsi. Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat di daerah juga mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah provinsi terhadap pembangunan wilayah mereka.
"Kunjungan ini pada dasarnya untuk memastikan bahwa dana provinsi yang digunakan di Sekadau bisa dipahami dengan jelas, dan masyarakat tahu apa saja yang sedang dikerjakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aloysius menekankan bahwa tanggung jawab pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya di Sekadau, tetapi juga mencakup 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dari Ketapang, Singkawang, Bengkayang, Landak, hingga Kapuas Hulu.
“Semuanya menjadi tanggung jawab provinsi. Karena itu, pemerataan pembangunan tetap jadi komitmen utama kami,” pungkasnya.(den)



