BPKP Kalbar Beri Catatan Soal Program Strategis Nasional: dari MBG hingga Sekolah Rakyat

Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, menjelaskan bahwa implementasi program makan bergizi gratis sempat mengalami berbagai tantangan pada tahap awal. Namun, setelah diluncurkan, program tersebut kini berjalan dengan cukup baik. 

“Secara umum sejauh ini manageable,” ujarnya, belum lama ini.

Rudy mengungkapkan, BPKP turut melakukan monitoring di lapangan untuk memastikan tidak ada masalah keamanan pangan. Ia mencontohkan salah satu kasus di Kabupaten Kubu Raya, di mana sempat muncul laporan anak muntah setelah mengonsumsi makanan MBG. “Setelah dicek, ternyata bukan karena makanannya basi, tapi karena anak tersebut tidak terbiasa makan ikan,” jelasnya.

Meski demikian, BPKP Kalbar mencatat masih adanya persoalan terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dapur MBG. Sejak awal Januari, pihaknya sudah mengingatkan bahwa risiko tersebut seharusnya dapat dimitigasi oleh Dinas Kesehatan di setiap kabupaten/kota. Begitu muncul kasus keracunan di daerah lain, barulah pihak-pihak terkait menyadari pentingnya SLHS). 

“Sekarang Menteri Kesehatan memberi waktu satu bulan untuk menyelesaikan sertifikasi SLHS dapur-dapur MBG,” ungkapnya.

Rudy menambahkan, dalam proses sertifikasi ditemukan ketidaksamaan prosedur antar laboratorium penguji, serta adanya pembebanan biaya yang belum jelas. Menurutnya, hal ini harus segera dimitigasi guna meminimalisir peluang terjadinya fraud.

BPKP pun telah memberikan peringatan kepada pemerintah daerah untuk menjaga risiko terjadinya penyimpangan. “Walaupun nilai per dapur tidak signifikan, kalau diakumulasi bisa besar. Kita harus menjaga supaya tidak ada fraud,” tegasnya.

Selain itu, BPKP juga menyoroti belum meratanya pelatihan bagi penjamah makanan yang menjadi syarat memperoleh SLHS. Menurutnya para penjamah makanan ini harus tahu standar kebersihan, seperti memakai masker dan menjaga higienitas. 

Di sisi lain, kata dia, sejauh ini honor dan tanggung jawab penjamah makanan ini belum diatur jelas. “Nah, itu kita kasih pandangan bahwa ini harus diatur oleh kepala dinas kesehatannya,” kata dia.

Tak hanya MBG, BPKP juga mencatat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam program Sekolah Rakyat, terutama terkait legalitas lahan. “Isu tanah harus diperjelas. Jangan sampai nanti jadi masalah hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Sementara untuk program cek kesehatan gratis, BPKP menilai pelaksanaannya masih terbatas. Ia menilai programnya berjalan, tapi performanya belum maksimal dari sisi item yang diberikan pelayanannya. 

“Pemeriksaan kesehatannya masih sebatas tensi darah. Sementara masyarakat berharap bisa ada tes darah ataupun cek EKG (Elektrokardiogram),” jelas Rudy. (sti)