Mahasiswa Bakal Gelar Aksi Sore Ini, Desak Dialog Terbuka dengan Gubernur dan DPRD
PONTIANAK POST – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan di Kalimantan Barat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (23/10) sore.
Aksi yang direncanakan mulai pukul 14.30 WIB itu akan membawa sejumlah isu strategis, mulai dari transparansi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketimpangan pendidikan, persoalan kesehatan, hingga dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Berdasarkan informasi rencana aksi, massa akan berkumpul di kampus masing-masing dan sekretariat organisasi Cipayung sebelum bergerak menuju Kantor DPRD Kalbar. Peserta direncanakan mengenakan pakaian hitam serta membawa spanduk, bendera, dan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi.
Baca Juga: Melihat Dua Aksi Mahasiswa di Kalbar, Berbeda Lokasi dan Kondisi
Sejumlah elemen mahasiswa yang tercatat akan terlibat antara lain SOLMADAPAR, mahasiswa Universitas Tanjungpura, Politeknik Negeri Pontianak, IAIN Pontianak, FOMDA Kalbar, BEM SEKA, BEM SI Kalbar, dan BEM NUS Kalbar.
Aksi juga melibatkan kelompok Cipayung Plus, yakni GMNI Kota Pontianak, PMII Kota Pontianak, IMM Kota Pontianak, dan HMI Cabang Pontianak.
Soroti Anggaran Karhutla dan Pelayanan Publik
Dalam rencana tuntutannya, mahasiswa meminta transparansi biaya penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Persoalan ini menjadi salah satu isu yang akan disuarakan bersama tuntutan perbaikan pengelolaan lingkungan, khususnya kawasan gambut, untuk mencegah kebakaran berulang.
Mahasiswa juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana alam di Kalimantan Barat. Mereka menilai penanganan bencana perlu disertai langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang jelas.
Di sektor kesehatan, massa berencana menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan tenaga kesehatan serta ketersediaan fasilitas pelayanan di rumah sakit daerah.
Sementara itu, bidang pendidikan menjadi perhatian melalui tuntutan untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antardaerah di Kalimantan Barat.
Evaluasi MBG, Koperasi, dan Harga Kebutuhan Pokok
Mahasiswa turut memasukkan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam agenda tuntutan.
