Pemprov Kalbar Luncurkan Internet Publik dan CCTV, Harisson Tegaskan Digitalisasi Bukan Sekadar Aplikasi
PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan dua inisiatif digital penting, yakni layanan internet publik dan sistem pemantauan layanan publik melalui CCTV di aula garuda kantor gubernur Kalimantan Barat pada Selasa (25/11).
Layanan internet publik dirancang untuk memperluas akses informasi sekaligus mengurangi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Sementara sistem pemantauan layanan publik melalui CCTV ini tidak hanya menjadi sarana pengawasan, tetapi juga instrumen pemantauan real-time yang memungkinkan pimpinan daerah merespons lebih cepat berbagai persoalan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan bahwa kepala daerah di setiap kabupaten/kota harus menjadi motor utama digitalisasi di wilayah masing-masing. Ia meminta agar pembangunan Smart City selaras dengan arsitektur SPBE provinsi dan nasional, serta menghindari sistem yang tumpang tindih sehingga fokus digitalisasi benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Harisson menjelaskan bahwa agenda transformasi digital Pemprov Kalbar terus diselaraskan dengan berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk Perpres 95/2018 tentang SPBE, Peta Rencana SPBE Kalimantan Barat, dan RPJMD 2025–2029. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan aplikasi atau perangkat, tetapi menuntut integrasi data yang utuh menuju terbentuknya Ekosistem Data Terpadu.
“Tata kelola tidak akan pernah berjalan optimal apabila birokrasi masih manual, lambat, dan terfragmentasi. Karena itu, digitalisasi adalah solusi mutlak, bukan sekadar pilihan,” ujar Harisson.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada perguruan tinggi dan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, keberadaan akademisi menguatkan bahwa transformasi digital merupakan kerja kolektif. Pemerintah, kata Harisson, membutuhkan kampus sebagai mitra strategis dalam menyiapkan talenta digital serta mendorong hilirisasi inovasi teknologi agar mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat.
Lebih jauh, Harisson berharap forum panel yang diselenggarakan dalam rangkaian Forum Provinsi Cerdas (Smart Province) Kalimantan Barat 2025 ini dapat memberikan perspektif baru terkait kebijakan nasional, peran akademisi, dan pemanfaatan teknologi imersif untuk promosi pariwisata serta investasi daerah di tingkat global. (mse)
