Kalbar Peringkat Ketiga Nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik
PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengukuhkan komitmen transparansi dan tata kelola pemerintahan dengan menyabet peringkat ketiga nasional pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 melalui perolehan skor 74,23.
Tak hanya itu, Pemprov Kalbar juga dianugerahi predikat Badan Publik Informatif dengan nilai mencapai 95,58. Nilai ini menempatkan Kalbar di peringkat ke-10 secara nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di seluruh wilayah Kalimantan.
Capaian mentereng ini dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, dalam agenda Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
100% Permohonan Informasi Terpenuhi & IKM Kategori 'A'
Dalam pemaparannya, Wagub Krisantus menegaskan bahwa Pemprov Kalbar secara konsisten menjamin kemudahan akses informasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 70 permohonan informasi masuk ke Pemprov Kalbar dan 100% (seluruhnya) berhasil dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kualitas layanan informasi publik di Kalbar juga dibuktikan melalui berbagai indikator capaian positif:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 91,51 (Kategori Mutu A / Sangat Baik)
Nilai Transparansi Pelayanan: 91,15
Indeks Pengelolaan Informasi Publik: 84,28 (Kategori Baik)
Digitalisasi Layanan: Aplikasi SIKEDIP hingga Open Data
Guna mendukung keterbukaan informasi berbasis digital, Pemprov Kalbar telah mendata dan mengintegrasikan 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta 58 website perangkat daerah.
Beberapa terobosan platform digital yang menjadi keunggulan Pemprov Kalbar antara lain:
Aplikasi SIKEDIP (Android): Menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) digital yang terintegrasi hingga tingkat desa.
Open Data Kalbar & JDIH: Memudahkan akses data publik dan dokumentasi hukum bagi masyarakat.
Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID): Optimalisasi peran PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan pemprov.
Komitmen Komunikasi Dua Arah dan Pengawasan Publik
Ke depan, Pemprov Kalbar berencana memperluas jangkauan layanan PPID hingga ke tingkat desa, meningkatkan literasi keterbukaan informasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.
