Kapolda Kalbar Tekankan Penguatan Sinergi Penegak Hukum Hadapi Dinamika Masyarakat
PONTIANAK POST - Penguatan sinergi antar penegak hukum dinilai penting untuk menghadapi berbagai dinamika hukum di masyarakat. Hal tersebut menjadi pesan utama dalam pertemuan Polda Kalbar dengan unsur Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi Kalbar dalam suasana silaturahmi dan buka puasa bersama, Rabu (11/3).
Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan serta meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum di Kalbar.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto menegaskan, penguatan hubungan antar instansi menjadi hal penting agar dinamika yang terjadi di lapangan tidak mengganggu pelaksanaan tugas, dan fungsi masing-masing lembaga penegak hukum.
Menurut Pipit, perubahan yang terjadi dalam sistem hukum menuntut aparat penegak hukum untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal tersebut juga berlaku di Kalbar yang memiliki karakter masyarakat multietnis.
“Banyak perubahan yang membuat hukum di Indonesia semakin modern. Terlebih Kalbar memiliki masyarakat yang multietnis, sehingga menuntut prinsip kerja jajaran Polda Kalbar yang responsif, kolaboratif, dan solutif,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui prinsip kerja tersebut diharapkan penegak hukum mampu memberikan ruang penyelesaian masalah secara restoratif, sehingga berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis.
Pipit juga mengingatkan bahwa berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat menuntut adanya komunikasi, dan koordinasi yang baik antar penegak hukum. Karena itu, momentum kebersamaan tersebut diharapkan tidak hanya berlangsung saat Ramadan saja.
“Menyadari banyak dinamika yang terjadi, maka momentum ini harus memperkuat sinergitas. Bukan hanya saat Ramadan saja, tetapi melalui koordinasi, dan diskusi yang berkelanjutan untuk menyelesaikan berbagai persoalan,” jelasnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Pengadilan Tinggi Kalbar atas terjalinnya hubungan yang harmonis selama ini. Menurutnya, koordinasi yang tulus, dan komunikasi yang baik akan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan hukum serta meminimalkan potensi konflik antar instansi.
“Semoga kami dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena sejatinya hukum yang baik adalah hukum yang dirasakan adil oleh masyarakat, bukan hanya yang tertulis di atas kertas,” pungkasnya.(bar/r)
