Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPJS Ketenagakerjaan dan DJP Kalbar Perkuat Pengawasan Usaha

N
Suasana diskusi antara jajaran BPJS Ketenagakerjaan dan DJP Kalbar yang menyepakati kepatuhan perusahaan dalam program jaminan perlindungan sosial (Istimewa)
Suasana diskusi antara jajaran BPJS Ketenagakerjaan dan DJP Kalbar yang menyepakati kepatuhan perusahaan dalam program jaminan perlindungan sosial (Istimewa)

Advertisement

PONTIANAK POST – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat memperkuat sinergi pengawasan dan pemeriksaan badan usaha guna meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan bersama kepada sejumlah badan usaha di Kalimantan Barat untuk memastikan perusahaan telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Swartoko, mengatakan kerja sama lintas instansi menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan kepesertaan sekaligus meningkatkan kepatuhan pemberi kerja.

“Sinergi pengawasan dan pemeriksaan bersama ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan kolaborasi bersama DJP, kami berharap badan usaha semakin sadar akan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerjanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Suhuri, menegaskan pengawasan terpadu tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan bersama ini, kami ingin mendorong kepatuhan badan usaha sekaligus memastikan perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan optimal bagi seluruh pekerja,” ungkapnya.

Selain kegiatan pengawasan, Swartoko juga menghadiri pembukaan pelatihan Perisai BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya. Pelatihan tersebut diikuti para agen Perisai guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal.

Advertisement

Baca Juga: DJPb Kalbar Sebut Penguatan Daya Beli Warga Penting Jaga Stabilitas Ekonomi Daerah

Melalui penguatan kolaborasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kanwil DJP Kalimantan Barat optimistis dapat meningkatkan kepatuhan badan usaha sekaligus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalimantan Barat. (mse)

Advertisement

Artikel Terkait

Cairkan Rp23,5 Miliar hingga September, BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Ribuan Pekerja Kapuas Hulu

Cairkan Rp23,5 Miliar hingga September, BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Ribuan Pekerja Kapuas Hulu

Jadi jaring pengaman pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu cairkan klaim Rp23,5 miliar. Terbanyak untuk Jaminan Hari Tua (JHT).

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Buruh Kalbar: Kemenangan yang Lama Dinantikan

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Buruh Kalbar: Kemenangan yang Lama Dinantikan

Sah! UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diketuk. Buruh Kalbar peringatkan perusahaan agar tak lagi main-main soal upah dan hak buruh.

RAD TPPO Kalbar Diperkuat, Perlindungan Pekerja Jadi Fokus Kemenkum

RAD TPPO Kalbar Diperkuat, Perlindungan Pekerja Jadi Fokus Kemenkum

Penyusunan RAD TPPO Kalimantan Barat diperkuat melalui koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas s

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer